Dikritik Anies, PSI Bela Heru Budi Sebut Ada yang Jualan Program Jokowi Tapi Diubah Namanya
- istimewa
Siap – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bereaksi atas kritik mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kepada Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.
Dalam polemik ini, Anies Baswedan menilai Pemprov Jakarta kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi tak melanjutkan program dari era sebelumnya.
Ketua Fraksi PSI Jakarta, William Sarana Aditya menyindir Anies hanya menjual program-program milik Presiden Jokowi. William juga menyebut Anies Baswedan sering bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye.
"Anies ini jualan program Gubernur Jokowi tapi diubah namanya. Jadi. masyarakat lupa dengan Jokowi, ingatnya Anies. Padahal, semuanya sudah ada sejak Jokowi. Sering kritik Jokowi dan Heru tapi bawa-bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye," ucap William, Senin, 22 Juli 2024.
Adapun PSI turut menyinggung, Anies Baswedan juga menghilangkan jejak kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Menurutnya, pemimpin yang telah menghapus jejak pemimpin sebelumnya tak layak dipilih oleh masyarakat.
"Pemimpin yang menghilangkan jejak pemimpin sebelumnya, tidak layak dipilih. Pak Heru lagi beres-beres data penerima bantuan yang hancur di zaman Anies," jelas William.
Di sisi lain, menurut PSI apa yang dilakukan Heru Budi kini tengah memperbaiki data. Ia juga menyebut program Anies tidak tepat sasaran.
"Banyak orang mampu dapat bantuan di zaman Anies. Program sosial itu untuk warga tidak mampu," ujar William.
Ia mengklaim kinerja Heru Budi selama menjabat cukup baik dan berani untuk merapihkan data yang tak tepat sasaran.
"Sedangkan Anies terjebak dalam populisme. Anies hanya sanggup ngomong yang enak di telinga tapi menjerumuskan Jakarta," terangnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono membalas kritik Anies Baswedan atas tudingan bahwa dirinya dianggap tak melanjutkan program yang ditinggalkan Gubernur Jakarta sebelumnya.
Heru mengklaim program era Anies bukan hanya telah dijalankan, tapi juga memperbaiki data dan menyesuaikan agar tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
Heru pun meminta agar dirinya tak dijadikan kambing hitam dalam konteks politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Dirinya pun menegaskan setiap pihak harus bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka.
"Silahkan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan kambing hitamkan saya," ucap Heru.
