PPP Sudah Duga bakal Ada Penggelembungan Suara PSI: Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Massif

Siap – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Pembangunan Nasional (PPP) M. Romahurmuziy sudah menduga bakal terjadi operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024.

Ia pun meminta agar kecurangan tersebut dihentikan demi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Romi mengaku telah mendapat bocoran informasi tersebut bahkan sebelum pemilu bergulir.

Menurut informasi yang ia dapat, bakal ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget penyelenggara pemilu daerah.

Operasi tersebut, kata Romi, agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa. 

"Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT)," kata Romi seperti dikutip di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

Menurutnya, akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen.

Artinya, sambung Romi, kalau sebuah partai mendapat quick count 3 persen, dalam real count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen.

"Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen," katanya.

Lebih lanjut, kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Burhanuddin Muhtadi, terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trend line.

Bahkan, ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS.

Romi mengatakan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.

Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.

Romi menegaskan PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.

"Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan," tandasnya.