Bomshell! WNI di Malaysia Geger, Lapor Panwaslu Terkait Dugaan Kecurangan PPLN Terkuak!
- Media X @txt_drpemerintah
Siap –Sebuah sorotan intens kini mengarah ke ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang masih belum terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pemilu 2024.
Abdul, salah satu perwakilan WNI, mengungkapkan dugaan kesengajaan dari PPLN Malaysia dalam manipulasi suara.
Kecurangan pemilu
- Media X @txt_drpemerintah
Pada 28 Desember 2023, KPU mengumumkan data pemilih Pemilu 2024, namun ratusan ribu warga Malaysia masih belum terdaftar.
Abdul, bersama teman-temannya, menerima curhatan dari ibu rumah tangga di Malaysia yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menghadapi situasi ini, Abdul telah melaporkan masalah ini pada Panwaslu Malaysia, menuntut agar hak pilih ratusan WNI di Malaysia dihormati.
"Kami menuntut agar ratusan WNI mendapatkan hak pilihnya. Tolong dibantu, jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih," ungkap Abdul.
Abdul juga mengungkapkan adanya data fiktif, terdeteksi ketika salah satu temannya sebagai pantia pemuktahiran data.
"Dari situ kami beranggapan bahwa PPLN tidak becus dengan kinerjanya, alias main-main," tambahnya.
Namun, akun mediaX @txt_drpemerintah menyebarkan pesan dari Komunitas WNI Malaysia yang menyatakan kesulitan dalam mendaftar sebagai DPT.
"Dapet DM dari Komunitas WNI Malaysia, ternyata disana mereka diperhambat untuk jadi daftar pemilih tetap (DPT) dan ditanya saat daftar mau milih siapa. Yang mau pilih salah satu paslon dipersulit bahkan sampai sekarang belum didaftarkan menjadi DPT"
"Min, boleh minta tolong sebarkan,kami wni malaysia sedang di persulit untuk ikut pemilu oleh PPLN malaysia dan ada indikasi PPLN Malaysia ini akan melakukan kecurangan Penggelembungan suara untuk calon 03
Meski belum ada respons resmi, harapan Abdul dan teman-temannya adalah agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi PPLN Malaysia untuk bekerja secara jujur dan adil.
"Apresiasi kami pada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan kami, kami berharap laporan kami ditindaklanjuti dan ratusan WNI mendapatkan hak konstitusionalnya," tutup Abdul.
