Presiden Jokowi Menepis Klaim Anies Baswedan tentang Indeks Demokrasi yang Merosot

Siap –Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membantah pernyataan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait penurunan indeks demokrasi Indonesia. 

Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berbicara.

"Kami tidak pernah melakukan pembatasan apa pun," ungkap Jokowi di Jakarta, Jumat (15/12/2023). 

Meski mengakui pernyataan Anies sebagai bahan evaluasi, Jokowi menekankan bahwa kebebasan berbicara tetap terjaga.

"Tetapi yang jelas kami ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun," pungkasnya.

Presiden mencontohkan dirinya yang selalu menerima kritikan, bahkan yang disampaikan dengan cara yang kurang sopan.

"Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga, (saya) biasa-biasa saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aksi demokrasi selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Di Patung Kuda (Jakarta), di depan Istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga enggak ada masalah," bebernya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung penurunan indeks demokrasi Indonesia dan kekhawatiran terhadap minimnya kehadiran oposisi dalam debat perdana Pilpres 2024. 

"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu."

Anies juga menyoroti minimnya kehadiran oposisi yang membuatnya khawatir akan netralitas pemilu.

 "Kedua oposisi minim, ujiannya besok bisakah pemilu netralitas," pungkasnya.