Gawat! AS Terancam Shutdown Gegara Perang Iran?
- Istimewa
Siap –Perselisihan di Kongres Amerika Serikat (AS) terkait pendanaan perang melawan Iran kian memanas dan mengancam kelangsungan operasional pemerintah federal.
Kebuntuan politik ini berpotensi memicu penutupan pemerintahan (government shutdown) menjelang libur Natal mendatang.
Dilansir laporan Fars News Agency pada Jumat (13/11/2026) yang mengutip sejumlah media AS, empat senator mendesak agar rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara menyertakan aturan penghentian biaya perang terhadap Iran.
Pemerintah AS sendiri hanya memiliki waktu hingga tenggat 11 Desember untuk mengesahkan anggaran tersebut.
Desakan ini disuarakan secara bersama oleh tiga senator Partai Demokrat Michael Bennet (Colorado), Tammy Duckworth (Illinois), dan Chris Van Hollen (Maryland) serta senator independen dari Vermont, Bernie Sanders.
“Rancangan undang-undang ini harus memuat ketentuan yang melarang pemerintahan Trump menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk melanjutkan perang terhadap Iran,” tegas keempat senator tersebut dalam pernyataan bersama mereka pada Kamis (12/11/2026).
Dalam sistem politik AS, Kongres wajib menyepakati alokasi dana tahunan bagi kementerian dan lembaga negara sebelum batas waktu berakhir.
Jika DPR dan Senat gagal mencapai kata sepakat, pemerintah biasanya mengandalkan mekanisme sementara bernama continuing resolution (CR) agar layanan publik tetap berjalan.
Apabila RUU pendanaan sementara ini kembali buntu hingga 11 Desember, sebagian besar aktivitas pemerintah federal terpaksa berhenti.
Kondisi ini berisiko mengacaukan arus perjalanan liburan Natal dan membuat ribuan pekerja federal dirumahkan tanpa gaji.
Di sisi lain, kubu Partai Republik di DPR menolak keras tuntutan tersebut.
Seperti dikutip Reuters, Ketua Komite Alokasi Anggaran DPR dari Partai Republik asal Oklahoma, Tom Cole, menegaskan pihaknya tidak akan meloloskan rancangan yang berujung veto dari Presiden Donald Trump.
“Jadi, jika itu yang diinginkan Demokrat, kita tunggu sampai tahun depan,” ujar Cole kepada wartawan.
Meski Partai Republik memegang 53 dari 100 kursi Senat hingga akhir tahun ini, posisi Partai Demokrat tetap sangat menentukan.
Pengesahan RUU pendanaan sementara di Senat membutuhkan minimal 60 suara, sehingga Partai Republik wajib merangkul setidaknya tujuh senator dari kubu oposisi.
Anggota Demokrat paling senior di Komite Alokasi Anggaran Senat, Patty Murray, menyatakan pihaknya masih merundingkan pembatasan anggaran tersebut.
