Perang Iran dan Popularitas yang Merosot, Trump Hadapi Ujian Berat

Siap – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi sejumlah risiko politik jika Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres dalam pemilihan sela pada November 2026. 

Dampak perang dengan Iran, melonjaknya harga energi, dan merosotnya tingkat kepuasan publik menjadi persoalan yang membayangi pemerintahan Trump menjelang pemungutan suara.

Dikutip dari kanal YouTube Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Trump dilaporkan turun ke titik terendah.

Jajak pendapat terbaru Reuters dan Ipsos yang dirilis pada Senin, 19 Oktober 2026, menunjukkan hanya 31 persen warga Amerika Serikat yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden mereka.

Menanggapi kondisi tersebut, analis senat dari Cook Political Report, Jessica Taylor, menilai pemilihan sela merupakan kesempatan bagi pemilih untuk memberikan penilaian terhadap presiden yang sedang menjabat.

Hasil jajak pendapat nasional terbaru turut memperlihatkan keunggulan Partai Demokrat dengan dukungan 47 persen, sementara Partai Republik memperoleh 35 persen.

Jika angka tersebut tercermin dalam hasil pemungutan suara pada Selasa, 3 November 2026, Partai Republik berisiko kehilangan kendali atas Kongres AS.

Situasi itu berpotensi memunculkan tiga persoalan besar bagi Trump, mulai dari penyelidikan kongres hingga kebuntuan politik.

Skenario pertama adalah meningkatnya penyelidikan resmi terhadap pemerintahan Trump.

USA Today pada Jumat, 25 September, melaporkan bahwa apabila Demokrat berhasil merebut mayoritas kursi DPR, mereka akan menguasai kepemimpinan komite serta memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait secara paksa.

Kewenangan tersebut memungkinkan oposisi memperluas pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan eksekutif, serta dugaan praktik korupsi.

Penyelidikan juga dapat menyentuh persoalan kesepakatan dengan donor korporasi hingga investasi dana kekayaan berdaulat asing yang masuk ke bisnis keluarga Trump.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah dengar pendapat publik yang menyoroti kebijakan Gedung Putih.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, sebelumnya menyatakan partainya siap bertindak berdasarkan fakta dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

Skenario kedua adalah terbukanya peluang pemakzulan terhadap Trump.

Mengutip CNBC Indonesia pada Selasa, 8 September, Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyetujui pasal-pasal pemakzulan dengan dukungan mayoritas sederhana.

Apabila Demokrat menguasai DPR, pengajuan proses pemakzulan baru terhadap Trump dapat menjadi lebih mudah.

Sebelumnya, Trump pernah menjalani proses pemakzulan pada 2019 dan 2021.

Meski demikian, persetujuan pemakzulan oleh DPR tidak secara otomatis membuat presiden kehilangan jabatannya.

Untuk memberhentikan seorang presiden, diperlukan persetujuan sedikitnya dua pertiga dari 100 anggota Senat AS.

Walaupun persyaratan tersebut tergolong sulit dipenuhi, proses pemakzulan baru tetap berpotensi menyita perhatian pemerintah, memengaruhi warisan politik Trump, dan menghambat agenda pemerintahannya hingga akhir masa jabatan.

Skenario ketiga adalah terjadinya kebuntuan kebijakan yang berpotensi memicu krisis politik.

NBC News pada Senin, 19 Oktober, mencatat bahwa jika Partai Demokrat menguasai DPR dan Senat, berbagai rancangan undang-undang yang menjadi prioritas Gedung Putih berpotensi terhambat.

Pada saat yang sama, penguasaan Senat oleh Demokrat dapat menghambat proses persetujuan calon menteri, pejabat eksekutif, hingga hakim agung yang diajukan Trump.

Risiko politik juga dapat meningkat jika Trump menolak menerima hasil pemilihan sela.

Associate fellow dari Chatham House, Bronwen Maddox, memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis politik pascapemilu apabila penolakan terhadap hasil pemungutan suara benar-benar terjadi.

Penolakan hasil, tuduhan kecurangan sistematis, serta sengketa hukum yang menyertainya dikhawatirkan mengikis kepercayaan terhadap sistem demokrasi AS menjelang pemilihan presiden 2028.

Penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Trump terjadi di tengah dampak perang dengan Republik Islam Iran yang dimulai pada akhir Februari 2026.

Konflik tersebut mendorong harga minyak mentah dunia menembus 100 dolar AS per barel atau setara sekitar Rp1,7 juta.

Sementara itu, harga bensin di Amerika Serikat meningkat menjadi 4,3 dolar AS per galon atau sekitar Rp77.000.

Kenaikan harga energi dan kebutuhan sehari-hari turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi pemerintah. 

Sebanyak 68 persen warga menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Trump. Angka tersebut juga mencakup 37 persen pemilih Partai Republik.

Langkah Trump yang melonggarkan sanksi energi terhadap Rusia untuk mengimpor solar dengan harapan menekan harga bensin justru menuai kritik dari masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan mengenai dampak perang Iran terhadap posisi politik Trump dalam pemilihan sela mendatang.

Iran disebut berupaya memanfaatkan situasi tersebut dengan memperpanjang negosiasi damai bersama Washington.

Strategi ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Teheran dalam konflik, tetapi juga berpotensi menambah tekanan politik terhadap Trump menjelang pemungutan suara.

Sejumlah pejabat senior Iran menyebut pemerintah mereka menilai kesepakatan yang dicapai terlalu cepat justru dapat memberikan keuntungan politik bagi presiden AS.

Menurut tiga pejabat senior yang berbicara secara anonim, Teheran mempertimbangkan perpanjangan pembicaraan agar Trump tidak memperoleh keuntungan politik menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026.

Salah satu pejabat Iran juga menyatakan bahwa para pemimpin negara tersebut tengah mempersiapkan kemungkinan serangan baru dari AS dan Israel. 

Dengan demikian, perhatian Teheran tidak hanya tertuju pada upaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang.

Para pejabat tersebut menyebut Iran tidak ingin memberikan kemenangan politik kepada Trump.

Lantas, mengapa pemilihan sela menjadi begitu penting bagi kedua negara?

Pemungutan suara pada 3 November 2026 akan menentukan partai yang mengendalikan Kongres AS. 

Sementara itu, perang yang telah berlangsung sekitar delapan bulan disebut ikut menekan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Trump.

Kekhawatiran warga Amerika mengenai mahalnya harga bensin juga berpotensi menjadi persoalan bagi Partai Republik.

Analis Teheran, Saeed Leilaz, menilai Iran dapat memengaruhi dinamika politik Amerika dengan memperpanjang pembicaraan tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Selama kesepakatan belum tercapai dan ketegangan masih berlangsung, perang serta harga energi berpotensi terus menjadi beban bagi pemerintahan Trump menjelang pemilihan.

Meski berpotensi menambah tekanan politik terhadap Washington, keputusan Iran untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan juga membawa konsekuensi bagi Teheran.

Salah satu persoalan utama dalam negosiasi adalah Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi pengiriman energi dunia yang secara efektif tertutup sejak perang dimulai.

Perbedaan tuntutan antara Washington dan Teheran semakin mempersulit tercapainya kesepakatan.

Ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat juga menjadi penghalang dalam proses perundingan.

Seorang pejabat Teheran menyebut serangan militer sebelumnya telah menggagalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung.

Direktur Program di Middle East Institute Washington, Alex Vatanka, mengatakan para pemimpin Iran ingin memberikan kerugian politik kepada Trump.

Namun, menurut Vatanka, persoalan yang lebih mendasar adalah keyakinan Teheran bahwa Trump menginginkan perubahan rezim dan mengikuti kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Islam.

Di sisi lain, Trump menyatakan Amerika Serikat tidak akan kembali membombardir Teheran sebelum 3 November 2026.

Meski demikian, para pejabat Iran tetap memperkirakan kemungkinan terjadinya serangan baru.

Mempertahankan kondisi di antara perang dan perdamaian dinilai dapat memberikan ruang bagi Teheran untuk terus menekan Washington. 

Namun, strategi tersebut juga berisiko memperburuk kondisi ekonomi Iran.

Blokade dan sanksi Amerika Serikat telah menekan pendapatan ekspor minyak Teheran.

Ketidakpastian yang berkepanjangan turut membebani perekonomian dan meningkatkan tekanan terhadap masyarakat.

Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahunan mencapai 73,6 persen pada September 2026.

Sementara itu, nilai mata uang rial dilaporkan melemah hampir 35 persen terhadap dolar AS sejak Washington kembali memberlakukan blokade laut pada Juli.

Saeed Leilaz menilai ketidakpercayaan antara Teheran dan Washington semakin mendalam, bahkan melampaui persoalan konflik saat ini.

Ia juga meragukan kesepakatan jangka panjang dapat bertahan di tengah hubungan kedua negara yang terus memburuk.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah belum menunjukkan tanda mereda.

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran menyatakan dua kapal tanker terbakar dan terhenti di bagian selatan Selat Hormuz setelah menabrak ranjau.

Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan waktu pasti terjadinya insiden itu.

Dalam keterangan yang sama, pihak Teheran juga menyatakan sebuah drone milik Amerika Serikat ditembak jatuh pada Senin malam.

Sementara itu, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris Raya melaporkan menerima informasi mengenai insiden yang melibatkan kapal tanker dan pasukan militer sekitar 121 mil laut di sebelah timur Oman.

Laporan tersebut menyebut kapal tanker terlibat dalam interaksi yang berkaitan dengan aktivitas militer yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.