Langkah Terbaru Iran Bikin Dunia Bertanya, Teheran Bersiap untuk Apa?
- Gemini AI
Siap – Iran kembali menjadi sorotan setelah pemerintahnya melakukan perombakan struktur kepemimpinan militer di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda dengan Amerika Serikat (AS).
Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi melancarkan kritik tajam terhadap Prancis yang dinilainya menerapkan standar ganda dalam isu hak asasi manusia dan hukum internasional.
Dikutip dari kanal berita Tasnim News, Araqchi menilai Paris tidak berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan ceramah kepada negara lain mengenai hak asasi manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prancis bersama 25 negara lainnya dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengecam Iran terkait penerapan hukuman mati.
Araqchi mengaitkan sikap Prancis tersebut dengan dukungan negara itu terhadap Israel dalam konflik di Gaza serta sikapnya terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Menurut Menteri Luar Negeri Iran tersebut, sikap Paris telah merusak klaim moral yang selama ini mereka gunakan ketika berbicara mengenai hak asasi manusia dan hukum internasional.
"Negara-negara seperti Prancis harus berhenti menceramahi dunia tentang hak asasi manusia dan hukum internasional. Kemunafikan ini sangat nyata dan memalukan," tulis Araqchi.
"Dukungan Anda terhadap genosida Israel di Gaza dan agresi terhadap Iran telah menghancurkan posisi moral luhur yang selama ini Anda bayangkan Anda miliki," tegasnya.
Pernyataan Araqchi muncul setelah Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama yang turut ditandatangani 25 negara lain serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas.
Dalam pernyataan tersebut, negara-negara penandatangan mengecam apa yang mereka sebut sebagai berlanjutnya eksekusi terhadap para pengunjuk rasa serta penggunaan hukuman mati oleh pemerintah Iran.
Mereka juga meminta Teheran menghentikan praktik tersebut dan membebaskan orang-orang yang dinilai telah ditahan secara sewenang-wenang.
Namun, sikap tersebut mendapat respons keras dari Iran.
Pemerintah Republik Islam menilai kritik negara-negara Barat tidak dapat dilepaskan dari apa yang mereka anggap sebagai standar ganda dalam penerapan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Teheran berulang kali mempertanyakan kredibilitas pemerintah-pemerintah Barat dalam memberikan penilaian terhadap negara lain.
