Ancaman ISDS di Tengah Ambisi Transisi Energi ASEAN, Ini Kata Pengamat
- Istimewa
Siap –Perubahan iklim yang semakin tidak menentu kini mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat transisi energi.
Meski demikian, agenda besar ini dinilai belum sepenuhnya menunjukkan aspek keadilan, khususnya bagi masyarakat terdampak.
Peringatan bagi pemerintah untuk segera mendorong transisi energi berkeadilan kian nyata.
Fenomena El Nino ekstrem yang terjadi belakangan ini berpotensi menaikkan suhu bumi hingga melampaui ambang batas 1,5°C. Di sisi lain, krisis energi global akibat ketegangan geopolitik, seperti konflik Iran-AS, makin mempertegas urgensi perubahan sistem energi regional.
Menurut Rachmi Hertanti dari Transnational Institute, rencana transisi energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara saat ini dipandu oleh dokumen strategis baru bernama ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030.
Cetak biru regional ini menetapkan target ambisius untuk menggeser ketergantungan kawasan dari bahan bakar fosil menuju sistem energi rendah karbon yang lebih mandiri.
Beberapa agenda utama yang didorong mencakup penguatan jaringan interkoneksi listrik antarnegara serta pencapaian target 45% kapasitas pembangkit listrik hijau di kawasan pada 2030.
Selain itu, kawasan ini mendorong skema investasi baru untuk membiayai pensiun dini pembangkit listrik batu bara, termasuk target 40% pengurangan intensitas energi atau efisiensi di sektor transportasi.
Untuk menopang kebutuhan teknologi bersih seperti semikonduktor, baterai, solar panel, turbin angin, dan kendaraan listrik (EV) ASEAN juga memperkuat kerja sama rantai pasok mineral kritis.
Sinergisitas ini dirumuskan secara formal dalam ASEAN Minerals Cooperation Action Plan (AMCAP) 2026 -2030.
“Agenda transisi energi telah mendorong ekspansi investasi hijau dan perdagangan di Kawasan ASEAN. Laporan Investasi ASEAN 2024 menunjukkan bahwa investasi baru meningkat selama 3 tahun berturut-turut, 2020-2023. Sekitar 70% dari investasi baru yang diumumkan dialokasikan ke enam industri. Empat di antaranya mengalami peningkatan investasi baru sejak 2022, yaitu logam dasar dan produk logam, informasi dan komunikasi, batubara dan produk minyak bumi, serta otomotif,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Namun, Rachmi menilai agenda transisi yang berjalan belum menyentuh aspek keadilan bagi masyarakat.
Salah satu isu besarnya adalah mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam perjanjian perdagangan dan investasi, yang kini menjadi persoalan sistemik terhadap langkah pemerintah menanggulangi perubahan iklim di negara berkembang.
