Tegas, Prabowo Sahkan Perpres Anti LGBT: Membahayakan Kedaulatan Negara
- Istimewa
Siap – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres tentang larangan perilaku seks menyimpang atau LGBT.
Aturan tersebut tertuang dalam peraturan presiden atau Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Prabowo menilai LGBT atau LGBTQ masuk dalam kategori ancaman non-militer.
Maka di dalam dokumen Perpres tersebut, pemerintah secara eksplisit memasukkan penyebaran budaya LGBT atau LGBTQ ke dalam daftar potensi ancaman nonmiliter berdimensi sosial, budaya, dan ideologi.
Presiden Prabowo menganggap penyebaran budaya tersebut ditempatkan sejajar dengan ancaman nonmiliter lainnya bagi kedaulatan negara, seperti radikalisme, terorisme, judi online, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkotika.
Perpres Nomor 111 Tahun 2025 ini berlaku sebagai pedoman strategis dan landasan kebijakan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pertahanan negara periode 2025–2029.
Namun demikian, Perpres ini bukan Undang-Undang Pidana.
Perpres yang diteken Prabowo ini mengatur strategi pertahanan negara dan pertahanan sosial bangsa, sehingga di dalamnya tidak memuat pasal sanksi pidana atau hukuman kurungan bagi individu pelaku.
Regulasi mengenai pemidanaan aktivitas tersebut saat ini masih berupa wacana dan usulan yang dikaji di tingkat DPR RI.
Diberitakan sebelumnya, keresahan atas fenomena LGBT telah disuarakan banyak pihak.
Salah satunya yang cukup keras melarang perilaku seks menyimpang itu adalah mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, Habib Idrus Al Gadri.
Menurut dia, fenomena tersebut belakangan ini telah sangat meresahkan, dan tak sedikit yang memberi dukungan terhadap perilaku menyimpang tersebut.
Habib Idrus menilai, LGBT bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga masyarakat sekitar.
"Resah bangetlah. Ini kan (LGBT) berimbas bukan ke mereka (pelakunya) aja, tapi kan berimbas ke keluarga lainnya. Jadi ya sangat-sangat meresahkan. Dan memang harus ditindak tegas, bukan dibiarkan tapi harus ditindak tegas," katanya saat dikonfirmasi pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Sosok yang sempat menjabat sebagai Ketua FPI Depok selama 18 tahun ini menilai, perilaku LGBT belakangan ini terkesan sudah tak lagi bisa dibendung.
"Iya, memang mereka sudah mulai terang-terangan. Dan yang saya terima informasi, mereka sengaja mempublikasikan gitu kan, di-share ke semua video, dilihat, akhirnya menjadi biasa orang melihat tayangan-tayangan begitu," tuturnya.
