Peneliti MPSI: Advokasi Harus Dibangun dari Fakta, Bukan Disinformasi

Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar
Sumber :
  • Istimewa

"Dokumentasi juga harus menghindari manipulasi gambar, pemotongan video yang menghilangkan konteks, maupun penyebaran informasi yang belum dipastikan kebenarannya", tandasnya.

img_title Rekap Hasil BRI Super League 2026/27 Pekan ke-2: Bali United Pimpin Klasemen, Persija Urutan Ketiga Usai Kalahkan Persib

Ia menilai, kesalahan dalam mendokumentasikan atau menyebarluaskan informasi dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, mulai dari terbentuknya opini publik yang keliru, meningkatnya ketegangan sosial, hingga lahirnya kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Sekali informasi yang salah tersebar luas, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada peristiwa itu sendiri. Karena itu, setiap pegiat advokasi, peneliti, media, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang memadai", ungkapnya.

img_title Ikut Terciduk KPK Saat OTT Pejabat BPN Bogor, Apa Peran Fahd A Rafiq?

Annas mengatakan bahwa dalam riset advokasi, dokumentasi bukan sekadar aktivitas merekam peristiwa, melainkan bagian dari proses pembuktian.

"Setiap foto, video, dokumen, maupun kesaksian harus saling menguatkan melalui proses validasi sehingga menghasilkan data yang kredibel dan mampu menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan", tuturnya.

img_title Dulu Kuda Hitam, Kini Como 1907 Semakin Bikin Tim Besar Cemas

Menurutnya, dokumentasi yang baik akan meningkatkan kualitas riset, memperkuat argumentasi advokasi, sekaligus memperbesar peluang lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

"Data yang valid akan menghasilkan analisis yang objektif. Analisis yang objektif akan melahirkan rekomendasi yang tepat. Pada akhirnya, rekomendasi yang berkualitas akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik dalam melindungi warga sipil", paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aktor lokal dalam bidang dokumentasi dan literasi digital.

"Tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, perempuan, serta komunitas lokal perlu memiliki kemampuan mendokumentasikan fakta secara profesional, menyusun kronologi kejadian, mengamankan bukti digital, dan memahami etika penyebaran informasi", tegasnya.

Menurut Annas, penguatan kapasitas tersebut akan melahirkan jaringan citizen journalism yang tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki integritas dan kredibilitas tinggi.

"Citizen journalism bukan perlombaan menjadi yang paling cepat mengunggah informasi. Esensinya adalah menghadirkan informasi yang benar, utuh, dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Ketika warga mampu mendokumentasikan fakta secara profesional, mereka bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat riset advokasi, mendorong kebijakan yang berbasis bukti, serta melindungi hak-hak warga sipil", ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
img_title