Peneliti MPSI: Advokasi Harus Dibangun dari Fakta, Bukan Disinformasi
- Istimewa
Siap –Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar, menegaskan bahwa advokasi yang efektif harus dibangun di atas data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta dokumentasi yang kredibel, bukan berdasarkan asumsi, opini, apalagi disinformasi yang berpotensi memperkeruh persoalan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Annas saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).
"Di era digital saat ini setiap orang dapat menjadi penyebar informasi melalui telepon pintar dan media sosial yang sangat hebat jika dilakukan dengan bijak", kata Annas dalam keterangannya.
Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi lahirnya citizen journalism atau jurnalisme warga, tetapi sekaligus membawa tantangan berupa meningkatnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
"Advokasi tidak boleh dibangun di atas narasi yang belum teruji. Lebih berbahaya lagi jika disusun dari fitnah, hoaks, atau disinformasi. Advokasi yang demikian bukan hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga dapat memperkeruh konflik, merugikan masyarakat, dan menghambat upaya perlindungan warga sipil," tegas Annas.
Ia menjelaskan bahwa citizen journalism merupakan instrumen penting dalam riset advokasi karena masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang menyaksikan suatu peristiwa.
"Dokumentasi berupa foto, video, rekaman suara, titik lokasi, maupun kronologi kejadian dapat menjadi sumber informasi awal yang sangat berharga apabila dikumpulkan secara benar dan melalui proses verifikasi yang ketat", jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dokumentasi masyarakat tidak dapat langsung dijadikan dasar advokasi tanpa melalui proses pemeriksaan terhadap keaslian informasi, waktu kejadian, lokasi, identitas sumber, serta kesesuaian dengan fakta-fakta lain di lapangan.
"Kecepatan memperoleh informasi tidak boleh mengalahkan akurasi. Dalam advokasi, yang paling penting bukan siapa yang pertama menyampaikan informasi, melainkan siapa yang mampu menghadirkan fakta yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum", tegasnya.
Menurut Annas, dokumentasi yang dilakukan masyarakat harus memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik, yakni akurat, berimbang, independen, dan menghormati martabat manusia.
