Walkot Supian Blak-blakan Jawab Polemik UHC Depok, Ini Dasarnya Biar Nggak Salah Kaprah
- Istimewa
Siap – Wali Kota Depok, Supian Suri kembali merespon polemik pasca dicabutnya program kesehatan gratis berbasis Universal Health Coverage atau UHC.
Langkah tersebut menuai kritik sejumlah anggota DPRD Depok lantaran dinilai tidak pro terhadap kebutuhan akan kesehatan warga miskin.
"Prinsipnya gini terkait dengan UHC. Pertama, saya harus sampaikan kepada teman-teman bahwa ini masih kita coba kaji lagi," katanya dikutip pada Kamis, 25 Juni 2026.
"Kemarin kami informasikan kalau kita mekanisme UHC ini kita terapkan, tahun kemarin kita harus menggelontorkan anggaran Rp70 miliar," sambungnya.
Berkaca dari pengalaman, Supian menilai perlu ada evaluasi atas kebijakan tersebut. Sebab menurutnya selama ini program UHC belum tepat sasaran.
"Mekanisme selama ini yang berjalan, yang pernah saya sampaikan, bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak tepat sasaran dengan layanan konsep UHC ini, semua akhirnya menerima kemanfaatan terhadap layanan rumah sakit dengan konsekuensi akhirnya di-cover oleh pemerintah daerah," jelasnya.
"Jadi kalau memang layanan atau mekanisme yang hari ini berjalan selalu kalau diakomodir dari pemerintah daerah, hari itu bisa langsung aktif UHC-nya. Tapi kalau untuk mandiri harus menunggu 14 hari. Kalau punya utang, harus dibayar utang," imbuhnya.
Akhirnya yang harusnya bisa mandiri, tapi malah menjadi beban pemerintah, khususnya Pemkot Depok. Bahkan, makin lama, anggarannya semakin besar.
"Untuk itu, kemarin kami memutuskan tidak UHC dulu, kita melihat biar tepat sasaran," timpal dia lagi.
Supian memastikan, bahwa kebijakan yang diterapkan ini tetap pro terhadap kebutuhan warga, khususnya bagi mereka yang berada pada level ekonomi rendah.
"Prinsipnya pun tidak UHC, kita tetap bisa memfasilitasi warga masyarakat yang tidak mampu untuk tetap kita layani dengan mengalokasikan anggaran dari BTT (belanja tidak terduga), yang selama ini kita sudah layani terus," tegasnya.
Supian lantas membeberkan anggaran yang keluar dari alokasi BTT dari Pemkot Depok. Nilai alokasi anggaran tersebut sekira Rp1,5 atau Rp1 miliar per bulan.
"Artinya, kalau tadi bercerita Rp70 miliar, kita akan bisa jauh lebih hemat seandainya kita tetap memfasilitasi warga kita," terang dia.
