Politisi PSI Ade Armando Minta Maaf dan Sultan Yogyakarta Tanggapi Pernyataan Politik Dinasti
- Tvonenews
Siap –Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini memohon maaf melalui video resmi di media sosial.
Dalam rekaman terbarunya, Ade Armando menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataannya sebelumnya yang memicu reaksi di DIY.
"Melalui video ini, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya mengenai pernyataan politik dinasti saya yang terakhir, telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di DIY," ucap Ade Armando.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, merespons pernyataan politisi PSI tersebut.
Sultan menyatakan bahwa komentar adalah hak masyarakat, namun mengingatkan bahwa aturan hukum kepala daerah di DIY sudah diatur dalam Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 dan Undang-undang Keistimewaan (UUK).
Sultan menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah diamanatkan kepada Sultan dan Pakualaman sesuai dengan UU Keistimewaan No. 13/2012.
Ia menanggapi tudingan politik dinasti sebagai persepsi masyarakat yang bebas untuk mengartikannya.
"Bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualaman, ya melaksanakan itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah," ujar Sri Sultan.
Sultan menambahkan bahwa aturan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai politik dinasti, dan DIY tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pelaksanaan UU di DIY harus sesuai dengan ketentuannya.
"Kalimat dinasti atau nggak disitu juga nggak ada, yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan UU yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja UUD," pungkasnya.
Sebelumnya, Ade Armando mengkritik aksi BEM UI dan BEM UGM yang menyampaikan aspirasi politik dinasti di DIY.
Ia menilai ironis karena DIY sendiri dianggap menjalankan politik dinasti dengan gubernurnya yang ditentukan melalui garis keturunan.
