GREAT Institute Apresiasi Kenaikan BBM Nonsubsidi, Ingatkan Risiko Daya Beli dan Subsidi Pertalite
- Istimewa
Transportasi umum juga perlu diperkuat sebagai bantalan struktural melalui peningkatan kualitas layanan, frekuensi, keamanan, integrasi antarmoda, keterjangkauan tarif, serta sarana pendukung seperti halte, jalur pejalan kaki, park and ride, dan akses first-mile/last-mile.
Dengan begitu, kelas menengah memiliki ruang penyesuaian yang lebih besar dan tidak sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi ketika harga BBM meningkat.
Keempat, jaga transparansi dan kepastian fiskal. Pemerintah perlu mengomunikasikan secara terbuka besaran kewajiban kompensasi kepada Pertamina dan jadwal pembayarannya, serta peta jalan kebijakan harga energi hingga akhir tahun.
Kepastian ini penting bagi arus kas Pertamina, kredibilitas APBN, dan stabilitas rupiah.
Dalam jangka menengah, kenaikan harga Pertamax perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki arsitektur subsidi energi Indonesia.
“Selama ini, subsidi energi sering kali lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap konsumsi energi, sementara kelompok miskin tetap menanggung dampak tidak langsung melalui inflasi dan keterbatasan layanan publik. Reformasi subsidi energi bukan berarti negara lepas tangan. Justru sebaliknya, negara harus hadir dengan lebih tepat. Subsidi harus diarahkan kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada barang yang dikonsumsi lintas kelompok pendapatan. Itulah prinsip fiskal yang lebih adil,” kata Adrian.
Adrian menegaskan bahwa kebijakan harga BBM harus dilihat sebagai bagian dari kredibilitas ekonomi nasional.
Di tengah tekanan rupiah, suku bunga yang meningkat, serta perhatian pasar terhadap kesinambungan fiskal Indonesia, pemerintah perlu menunjukkan bahwa APBN tetap dikelola secara hati-hati tanpa mengabaikan daya beli masyarakat.
“Pemerintah perlu berhati-hati. Kenaikan Pertamax boleh jadi realistis secara fiskal, tetapi harus dikelola agar tidak berubah menjadi tekanan baru bagi inflasi, daya beli, dan subsidi Pertalite. Reformasi harga energi harus dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, tetapi juga untuk membangun sistem subsidi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan,” tutup Adrian.
