PTS Menurun, Saatnya Evaluasi Kuota Jalur Mandiri PTN
- Istimewa
Siap –Penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun akademik 2026 kembali menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Di berbagai daerah, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menghadapi penurunan jumlah mahasiswa baru yang cukup signifikan.
Fenomena ini bukan hanya persoalan internal kampus swasta, melainkan menyangkut keseimbangan sistem pendidikan tinggi nasional.
Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pertiba mengatakan bahwa salah satu faktor yang patut dievaluasi adalah semakin besarnya daya serap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur mandiri.
"Pada praktiknya, setelah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), PTN masih membuka jalur mandiri dengan kuota yang relatif besar. Akibatnya, sebagian besar calon mahasiswa memilih menunggu seluruh proses seleksi PTN selesai sebelum mempertimbangkan PTS," ujarnya melalui pernyataan secara tertulis yang diterima, Kamis (11/6).
Kondisi tersebut kata Ridwan, menempatkan PTS pada posisi yang tidak seimbang.
Ketika proses penerimaan mahasiswa di PTN berlangsung hingga pertengahan tahun akademik, PTS harus menunggu kepastian calon mahasiswa yang sebagian besar sebelumnya telah mencoba berbagai jalur masuk PTN.
"Akibatnya, banyak PTS mengalami keterlambatan bahkan kekurangan jumlah mahasiswa baru," terangnya.
Padahal, lanjut Ridwan, secara historis PTS merupakan mitra strategis negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang selama puluhan tahun telah berkontribusi menghasilkan sarjana, profesional, akademisi, dan pemimpin bangsa.
Oleh karena itu, keberlangsungan PTS merupakan bagian dari kepentingan nasional.
"Fenomena menyusutnya populasi mahasiswa di PTS ini diperparah oleh tren penurunan kelas menengah di Indonesia belakangan ini. Hal tersebut membuat biaya kuliah mandiri di PTN sering kali dianggap lebih bergengsi atau bernilai investasi lebih tinggi oleh orang tua, meski biayanya bersaing dengan PTS," katanya.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan, Negara tentu harus memperluas akses pendidikan tinggi melalui PTN. Namun perlu diingat bahwa tujuan tersebut tidak boleh mengorbankan keberlangsungan PTS.
Pendidikan tinggi nasional harus dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, bukan kompetisi yang tidak proporsional antara institusi yang sama-sama menjalankan fungsi pendidikan.
