Tegas, Iran Tolak Lanjutkan Perundingan Damai dengan Amerika Serikat Sebelum......?
- Istimewa/ tangkapan layar YouTube
Siap –Kabar terbaru soal perundingan damai dengan Amerika Serikat terungkap, Iran dikabarkan bersikukuh menolak melanjutkan proses tersebut sebelum aset beku senilai US$12 miliar atau sekitar Rp195 triliun dicairkan.
Sikap tegas Teheran itu muncul di tengah negosiasi yang masih berlangsung mengenai masa depan program nuklir Iran dan upaya meredakan ketegangan yang selama bertahun-tahun membayangi Timur Tengah.
Menurut laporan Fars News Agency, proposal yang sedang dibahas mencakup pembebasan aset Iran yang dibekukan di luar negeri senilai US$12 miliar serta penerapan gencatan senjata penuh di Lebanon.
Namun Iran menegaskan bahwa pembicaraan tidak akan bergerak lebih jauh sampai dana tersebut benar-benar diterima.
Posisi tersebut memperlihatkan meningkatnya kepercayaan diri Teheran setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan ekonomi, sanksi, dan isolasi diplomatik yang dipimpin Washington.
Di sisi lain, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap mempertahankan sikap keras terhadap program nuklir Iran.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang tidak memenuhi tuntutan utama Washington.
"Republik Islam tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir."
Pernyataan itu kembali menegaskan garis merah yang selama ini menjadi fondasi kebijakan Amerika Serikat terhadap Republik Islam.
Perbedaan posisi kedua pihak membuat peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat masih penuh tantangan.
Meski demikian, komunikasi tidak sepenuhnya terhenti. Mediator regional dan sejumlah negara masih berupaya menjaga jalur diplomasi tetap terbuka untuk mencegah meningkatnya ketegangan di kawasan.
Republik Islam Semakin Percaya Diri.Sikap keras Republik Islam tidak muncul tanpa alasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Teheran berhasil membangun berbagai mekanisme untuk mengurangi dampak sanksi ekonomi Amerika Serikat.
Sejak Washington keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018, Republik Islam menghadapi gelombang sanksi yang menargetkan sektor energi, perbankan, pelayaran, dan perdagangan internasional. Tujuannya jelas.
Amerika Serikat ingin mengurangi pendapatan Republik Islam dan memaksa negara itu menerima pembatasan yang lebih ketat terhadap program nuklirnya.
Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa strategi tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Republik Islam tetap mampu mempertahankan ekspor minyak dalam jumlah besar.
