Profil Lengkap Tulsi Gabbard, Bos Intelijen AS yang Mundur di Tengah Konflik Iran
Siap – Isu adanya keretakan di internal Gedung Putih akibat konflik Iran kembali santer setelah Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat atau DNI, Tulsi Gabbard resmi mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei 2026.
Disitat dari kanal YouTube Kompas, pengunduran diri Gabbard menandai berakhirnya masa jabatan tokoh kontroversial yang belakangan dinilai berseberangan dengan Presiden AS Donald Trump, khususnya terkait kebijakan perang Iran.
Gabbard menjadi salah satu pejabat tinggi perempuan keempat yang meninggalkan kabinet Trump dalam beberapa bulan terakhir.
Mengutip AFP, Trump sebelumnya telah memecat Kepala Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada Maret dan Jaksa Agung Pam Bondi pada April 2026.
Masih di periode yang sama, Menteri Tenaga Kerja AS, Lori Chavez-DeRemer juga memilih mundur di tengah rentetan skandal tersebut.
Sementara itu, posisi Gabbard akan digantikan oleh wakilnya, yakni Aaron Lukas sebagai pelaksana tugas DNI untuk sementara waktu.
Melalui surat resmi yang diunggah di platform X, Gabbard mengungkapkan keputusannya yang menuai sorotan publik.
Menurutnya, langkah ini diambil demi merawat sang suami, Abraham Williams yang baru didiagnosis menderita kanker tulang langka.
Bos Intelijen AS Tulsi Gabbard mundur di tengah konflik Iran
Merespon hal tersebut melalui akun truts sosialnya, Presiden AS Donald Trump memberikan apresiasi kepada Gabbard.
Trump juga memuji dedikasi yang dijalankan perempuan berusia 45 tahun itu dalam memimpin 18 lembaga intelijen AS.
Meski demikian, muncul spekulasi bahwa Gabbard sebenarnya dipaksa mundur akibat makin renggangnya hubungan dia dengan Gedung Putih.
Namun tuduhan itu langsung dibantah keras oleh Kepala Staf Gabbard, Alexa Henning dan Juru Bicara Gedung Putih Davis Ingle.
Sebagai mantan politikus demokrat, Gabbard memang dikenal vokal menentang intervensi militer luar negeri AS termasuk perang melawan Republik Islam Iran.
Gabbard juga dikabarkan tidak dilibatkan dalam pertemuan intensif Trump dengan para penasihat tinggi sebelum serangan gabungan AS dan Israel ke wilayah Teheran pada 28 Februari 2026.
Setelah perang pecah, Gabbard berulang kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontradiktif dan tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Trump terhadap perang tersebut.
Misalnya, ia menolak mendukung klaim Trump yang menyebut Teheran sebagai ancaman mendesak bagi AS.
