Geruduk YLBHI, Jagara Kritik Dugaan Tebang Pilih Kasus hingga Transparansi Dana
- Istimewa
Siap –Aksi yang digelar Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat (Jagara) di Kantor YLBHI, Jumat (17/4/2026), tak sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga membawa kegelisahan publik soal keadilan hukum yang dirasakan belum merata.
Ketua Umum Jagara, Kahpril Gibran, menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap marwah lembaga bantuan hukum yang selama ini dipercaya publik sebagai pembela masyarakat kecil.
“Kami datang kesini untuk mengingatkan YLBHI yang memiliki posisi penting dalam menjaga keadilan. Karena itu, independensi harus dijaga, jangan sampai tercoreng oleh kepentingan kelompok tertentu saja,” ujar Gibran dalam keterangan kepada wartawan.
Ia menyoroti munculnya persepsi di tengah masyarakat bahwa advokasi hukum kerap tidak berjalan secara merata.
Menurutnya, ada kesan bahwa sebagian kasus yang ditangani YLBHI hanya yang mendapat perhatian lebih karena sorotan publik, sementara kasus lain yang tidak viral justru terabaikan.
“Rasa keadilan masyarakat itu sederhana, semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketika ada kesan tebang pilih, kepercayaan publik bisa terkikis,” katanya.
Selain itu, Jagara menilai masalah isu transparansi pendanaan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas lembaga.
Gibran menilai keterbukaan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan fondasi penting untuk memperkuat legitimasi di mata publik.
“Transparansi YLBHI itu justru memperkuat kepercayaan masyarakat. Publik berhak tahu, agar tidak muncul prasangka yang bisa merusak kredibilitas lembaga bantuan hukum itu sendiri,” jelasnya.
Dalam aksinya, Jagara juga mengajak agar pendekatan advokasi lebih menitikberatkan pada edukasi hukum yang menyejukkan dan menyatukan, bukan sebaliknya.
“Advokasi seharusnya menjadi ruang mencerdaskan masyarakat. Ketika masyarakat paham hukum, mereka tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah dipecah belah,” tegas Gibran.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kehadiran nyata lembaga bantuan hukum di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali tidak memiliki akses terhadap keadilan.
“Masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum secara langsung. Di situlah kehadiran YLBHI sangat dinantikan, bukan hanya kawal kasus-kasus besar saja,” ujarnya.
Jagara juga mendorong agar YLBHI turut konsisten mengawal berbagai kasus besar yang menyita perhatian publik, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan secara utuh oleh masyarakat.
