Ogah Ikut ikutan Rencana Trump Blokade Selat Hormuz, NATO: Tidak Masuk Akal!!
- Istimewa
Siap –Alih alih mendapat dukungan, Sekutu Amerika Serikat yang tergabung dalam Aliansi NATO malah ramai ramai menolak ikut ikutan memblokade Selat Hormuz.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengumumkan penutupan akan dimulai pada Senin (13/4).
Salah satu negara yang tergabung dalam aliansi NATO, Inggris menegaskan tidak akan bergabung dalam rencana Trump di tengah eskalasi ketengan AS dengan Iran.
Dilansir dari laporan Bloomberg dan The Guardian, pemerintah Inggris menyatakan tetap berkomitmen menjaga keterbukaan jalur pelayaran viral itu.
"Kami akan terus mendukung kebebasan dan keterbukaan Selat Hormuz yang sangat dibutuhkan untuk stabilitas ekonomi global dan biaya hidup domestik," ungkap Jubir Pemerintah Inggris.
Namun demikian, London juga menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak boleh dikenakan pungutan pajak sepihak seperti yang direncanakan Iran dengan nilai 2 juta dolar AS perkapal.
"Selat Hormuz tidak boleh dikenakan bea masuk, kami segera bekerja sama dengan Prancis dan mitra lainnya untuk membentuk koalisi luas guna melindungi kebebasan navigasi," lanjutnya.
Potret Ilustrasi Selat Hormuz
- Istimewa
Tak ayal hal ini juga menandai perbedaan pendekatan yang kian jelas antara Inggris dan AS.
Jika Washington mendorong langkah militer melalui blokade, Inggris justru memilih jalur kerjasama multilateral untuk menjaga keamanan maritim.
Hal senada pun diungkapkan oleh Spanyol, mereka menyebut bahwa blokade angkatan laut di Selat Hormuz yang diumumkan oleh Trump disebut tak masuk akal.
"Saya juga berpikir itu sesuatu yang tidak masuk akal, ini satu lagi episode dalam spiral penurunan yang telah kita alami," kata Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles dilansir AFP.
Ilustrasi Selat Hormuz ditutup Iran
- Istimewa
Sementara itu, Turki menyerukan Selat Hormuz harus dibuka sesegera mungkin, negosiasi dengan Iran harus dilakukan. "Metode persuasif harus digunakan dan selat harus dibuka sesegera mungkin kata Menteri luar negeri Turki Hakan Fidan kepada kantor berita Anadolu.
