GREAT Institute: Paket Awal Pemerintah Tepat, tetapi Shock Timur Tengah Masih Mengancam Defisit APBN 2026
- Istimewa
Siap –Peluncuran 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional oleh pemerintah merupakan langkah awal yang penting dalam merespons gejolak global yang dipicu konflik Iran dengan poros Israel Amerika Serikat.
Eskalasi konflik sejak akhir Februari 2026 ini telah memicu disrupsi jalur energi di Selat Hormuz, mendorong harga minyak mentah Brent mendekati USD 120 per barel, dan menekan Rupiah ke kisaran Rp16.900–Rp17.058 per dolar AS.
Dalam merespons guncangan ini, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah awal, mulai dari work from home bagi aparatur sipil negara, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi Makan Bergizi Gratis lima hari, hingga penguatan agenda efisiensi energi.
GREAT Institute menilai langkah-langkah tersebut relevan dan terukur.
Namun, kajian yang disusun tim Desk Ekonomi GREAT Institute dengan model simulasi lima skenario berdasarkan variabel harga minyak, kurs Rupiah, imbal hasil obligasi, dan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kecukupan paket itu sangat bergantung pada seberapa lama dan dalam konflik ini berlangsung.
Jika gangguan energi global bertahan lebih lama, tekanan terhadap APBN 2026 berpotensi meningkat melampaui batas psikologis maupun batas hukum defisit fiskal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan bahwa kajian GREAT dapat menjadi pelengkap dari langkah yang diambil pemerintah untuk membaca lapisan berikutnya dari risiko yang sedang berkembang.
“Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tetapi kita harus jujur bahwa ini baru fase pertama. Kalau tekanan global bertahan lebih lama dan lebih dalam, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN, stabilitas harga, dan kepercayaan pasar,” ujar Yossi.
Menurut Yossi, inti persoalannya adalah Indonesia memasuki 2026 dengan bantalan fiskal yang memang sudah sempit, sementara struktur energi nasional masih rentan terhadap shock eksternal.
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor BBM membuat gejolak harga minyak dunia cepat merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli rumah tangga.
“Pelajaran paling penting dari episode ini adalah bahwa ketahanan energi tidak bisa terus dipahami hanya sebagai isu pasokan jangka pendek. Ini adalah isu kedaulatan ekonomi. Selama basis energi primer domestik belum cukup kuat dan kapasitas cadangan masih terbatas, Indonesia akan selalu berada pada posisi rentan setiap kali terjadi konflik geopolitik besar,” lanjutnya.
