Seleksi Tenaga Pendamping P3PD Beralih ke Perguruan Tinggi, Pemerintah Kejar Kualitas SDM
- Istimewa
Siap – Pemerintah resmi mengubah skema besar-besaran rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa.
Jika sebelumnya calon pendaftar mengandalkan website, ke depannya, proses seleksi akan diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa kementeriannya saat ini belum membuka rekrutmen baru.
Fokus saat ini adalah evaluasi internal, dan nantinya sistem baru akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang dikelola kampus.
“Yang merekrut itu bukan Kemendes, melainkan perguruan tinggi. Jadi, ini adil dan transparan, pakai CAT dan sebagainya,” ujar Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, awal Februari lalu.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pendamping desa yang selama ini sering mendapat sorotan.
Mengapa Rekrutmen P3PD Harus Pindah ke Kampus?
Selama ini, proses rekrutmen pendamping desa dilakukan secara daring melalui website resmi P3PD.
Namun, sistem tersebut dinilai memiliki celah yang memengaruhi efektivitas pendampingan di lapangan.
Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 34.000 personel yang ada, pemerintah menemukan sejumlah fakta mengejutkan.
Beberapa pendamping desa diketahui memiliki pekerjaan ganda (double job), jarang hadir di lokasi tugas, mengundurkan diri secara sepihak, hingga ada yang tidak melakukan perpanjangan kontrak atau daftar ulang.
“Penipuan melalui medsos (media sosial) banyak sekali sekarang, yang gaji Rp17 juta, Rp15 juta, akhirnya banyak yang tertipu,” keluh Yandri, mengungkapkan bahwa selain masalah kinerja, maraknya hoaks rekrutmen juga menjadi alasan utama perubahan ini.
Dengan melibatkan kampus, pemerintah berharap proses seleksi menjadi lebih objektif.
Perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga independen dengan standar akademik yang jelas.
Selain itu, penggunaan sistem CAT yang sudah terbukti transparan akan meminimalisir kecurangan.
Bahkan, praktik serupa sudah terbukti berhasil di beberapa daerah.
Seperti di Kabupaten Bojonegoro, rekrutmen pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan CAT di Universitas Bojonegoro berhasil diikuti 1.579 peserta dengan pengawasan ketat, di mana sistem akan otomatis logout jika peserta mencoba membuka halaman lain.
