Rakernas 2026 APUDSI: Struktur Nasional Dikebut, Produk Desa Siap Tembus Pasar Global
- Istimewa
Siap – Ketua Umum Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI), Maulidan Isbar, menegaskan komitmen organisasinya dalam memperkuat ekonomi desa melalui hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang dirangkai dengan malam puncak HUT pertama APUDSI.
Ketua Umum Maulidan Isbar menegaskan bahwa Rakernas 2026 bukan sekadar forum tahunan.
Agenda ini menjadi momentum konsolidasi besar organisasi sekaligus perayaan satu tahun berdirinya APUDSI.
Fokus utama organisasi adalah memperkuat fondasi kelembagaan hingga ke tingkat desa.
“Ini malam puncak hari ulang tahun ke-1 APUDSI, sekaligus menutup rangkaian Rakernas 2026 yang sudah kami selenggarakan selama tiga hari,” ujar Maulidan.
Di tengah dinamika ekonomi desa yang masih beragam, langkah percepatan ini dinilai penting.
Konsolidasi struktur organisasi diyakini akan mempermudah koordinasi program ekonomi, distribusi produk desa, serta stabilitas harga di tingkat akar rumput.
Percepatan Struktur Nasional dan Legalitas Anggota
Rakernas 2026 menghasilkan keputusan strategis.
APUDSI menargetkan seluruh infrastruktur organisasi nasional terbentuk maksimal dua bulan ke depan.
Struktur ini mencakup koordinasi dari pusat hingga desa.
“Kami menargetkan seluruh infrastruktur APUDSI dari Sabang sampai Merauke sudah terbentuk maksimal dua bulan ke depan,” tegasnya.
Saat ini, 37 koordinator wilayah telah terbentuk. Angka tersebut menjadi dasar percepatan pembentukan struktur di bawahnya.
Organisasi menargetkan 416 Majelis Kesejahteraan Daerah (MKD) rampung paling lambat 14 Maret 2026.
Setelah itu, fokus bergeser ke pembentukan 75.266 Majelis Kesejahteraan Desa (MKDES) hingga April atau Mei 2026.
Target tersebut tergolong ambisius. Namun, APUDSI menilai percepatan ini penting agar program ekonomi desa bisa berjalan seragam di seluruh wilayah.
Struktur organisasi yang lengkap akan memudahkan koordinasi distribusi komoditas desa, pelatihan usaha, hingga akses pembiayaan.
Selain penguatan struktur, Rakernas juga menyoroti pentingnya legalitas anggota.
Banyak pelaku usaha desa yang belum memiliki legal standing. Kondisi ini dinilai menghambat akses ke pasar yang lebih luas dan pembiayaan formal.
“Kami ingin membangun legalisasi pada seluruh kader anggota yang belum legal agar memiliki legal standing,” jelasnya.
Legalitas menjadi kunci. Tanpa dokumen resmi, pelaku usaha desa sulit menembus pasar modern atau program pemerintah.
