Benarkah Program MBG Diganti Uang Tunai? Ini Hasil Cek Fakta Mafindo
- Siap.viva/Turnbackhoax
Siap – Isu pergantian skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan uang tunai kembali ramai diperbincangkan.
Sebuah unggahan akun Facebook “Kanza Caca”, Rabu (12/11/2025), mengklaim bahwa “PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS AKAN DIGANTI DENGAN UANG TUNAΙ”.
Video itu cepat menyebar.
Hingga Kamis (20/11/2025), unggahan tersebut sudah mendapat 27.000 tanda suka, 692 komentar, dan dibagikan ulang 124 kali.
Narasi tersebut menimbulkan kebingungan publik karena MBG merupakan program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah.
Banyak warganet bertanya-tanya apakah pemerintah benar sedang mempertimbangkan skema bantuan tunai menggantikan model makanan siap konsumsi.
Penelusuran Fakta oleh Mafindo
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) bergerak cepat.
Mereka menelusuri tangkapan layar video menggunakan Google Lens untuk menemukan sumber aslinya.
Hasil pencarian mengarah pada kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI. Video itu berjudul “Keterangan Pers Mensesneg di Ruang Wartawan Istana Kepresidenan Jakarta, 19 September 2025” dan diunggah pada Jumat (19/9/2025).
Video tersebut menampilkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang menjelaskan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penjelasan ini diberikan kepada para jurnalis di lingkungan Istana Kepresidenan.
Namun, setelah menonton keseluruhan video, Mafindo memastikan bahwa tidak ada pernyataan pemerintah yang menyebutkan rencana mengganti MBG dengan skema bantuan uang tunai.
Klaim dalam unggahan Facebook itu tidak sesuai dengan isi video aslinya.
Pemerintah Tegaskan Skema MBG Tetap Berjalan
Dalam keterangan pers tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah masih menilai skema makanan siap konsumsi sebagai metode paling efektif memastikan kecukupan gizi anak.
Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan program terus dilakukan, mengingat beberapa insiden dan catatan teknis sempat muncul di sejumlah daerah.
Prasetyo mengakui bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan memang banyak mengusulkan berbagai ide, termasuk alternatif skema MBG.
Namun, pemerintah menilai konsep yang berjalan saat ini, yang diatur dan diawasi langsung BGN, tetap menjadi model terbaik.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa wacana “MBG diganti uang tunai” bukan berasal dari pemerintah.
Klaim tersebut muncul karena narasi yang terpotong, disalahpahami, dan kemudian disebarkan tanpa verifikasi.
