Menelisik Secercah Asa Bocah Depok di Balik Program MBG Prabowo

Pimpinan DPRD Depok Yeti Wulandari saat meninjau MBG
Sumber :
  • Istimewa

Siap – Sebanyak 80 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah hadir di Kota Depok. Ikhtiar ini bagian dari upaya untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG

img_title Hari Pertama PJJ, Disdik Kerahkan Petugas Bersihkan Abu Vulkanik di Sekolah Depok

Demikian diungkap oleh Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari. Ia mengatakan, targetnya ada sekira ratusan SPPG.

"Alhamdulillah dalam kurun waktu 9 bulan, sudah berdiri 80 SPPG di Depok," kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari dikutip pada Selasa, 11 November 2025. 

img_title Tampil Anggun Bak Putri Minahasa, Ini Filosofi Mendalam di Balik Busana Adat Pimpinan DPRD Depok

Ia menjelaskan, dalam satu SPPG itu menyasar sekira 3.000 anak. Tidak boleh lebih.

"Kalau kemarin kan lebih dari 3.000 masih diperbolehkan, sekarang sudah tidak, maksimum 3.000 anak," ujarnya

img_title KNPI Siap Kawal Pemerintahan Prabowo, Haris Pertama: Pemuda Harus Jadi Ujung Tombak Perubahan!

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, sejauh ini program MBG di Kota Depok telah berjalan cukup baik. Namun demikian ada beberapa yang menjadi catatan Yeti. 

"Ya evaluasi dari saya ini pada saat beberapa kali turun ya, memang kemarin adanya percepatan, karena memang Pak Presiden ingin percepatan terkait masalah makan bergizi gratis ini," ucapnya.

"Sehingga ada beberapa SPPG atau dapur gizi yang belum memenuhi SOP," sambung dia.

Terkait hal itu, Yeti mengingatkan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok lebih ketat dalam melakukan pengawasan pada sejumlah SPPG tersebut, khususnya soal sertifikat layak higienis. 

"Makanya tadi saya sampaikan Dinkes dalam hal ini harus benar-benar memberikan kejujuran lah untuk memberikan sertifikat higienis tersebut," tuturnya.

Menurut Yeti ini penting, agar program presiden ini terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Utamanya soal keracunan.

"Kalau kita bicara dapur gizi kita bicara bahwa anggaran besar, iya, kita bicara MBG ini kan anggarannya besar. Yang kedua kita bicara juga dengan adanya peluang akan terkontaminasi itu pasti ada. Makanya bagaimana setiap SPPG atau dapur gizi ini mereka memenuhi SOP tersebut."

"Dan saya sampaikan juga kepada kepala dinas bahwa mereka harus melakukan verifikasi dengan sebenar-benarnya. Kalau memang akhirnya tidak sesuai dengan juklak dan juknis dalam hal ini, ya disampaikan tidak sesuai," timpalnya lagi. 

Karena, lanjut Yeti, ini merupakan awal untuk melakukan validasi. 

"Sebab dari sini lah akan terlihat bahwa mana dapur gizi yang memang memenuhi standar, mana yang tidak, seperti itu," katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title