Setahun Kinerja Pemerintahan, Presma UIN Makassar: Prabowo Tegas Berantas Mafia Sumber Daya Alam demi Keadilan Ekonomi
- Istimewa
Siap –Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar, Zulhamdi Suhafid, menyampaikan apresiasi setahun pemerintahan Presiden Prabowo atas langkah tegas dalam memberantas mafia sumber daya alam (SDA) yang selama ini menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional.
Menurutnya, tindakan nyata yang dilakukan pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan keseriusan negara dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri.
“Langkah Presiden Prabowo dalam menindak kartel sawit, migas, dan tambang ilegal menjadi bukti nyata bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik monopoli dan eksploitasi sumber daya secara ilegal,” ujar Zulhamdi di Makassar, Jumat (17/10/2025).
Ia menilai, pembekuan izin usaha, penindakan terhadap aktor utama, serta pembenahan sistem tata niaga dan distribusi merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.
"Selama bertahun-tahun jaringan mafia ekonomi di sektor strategis telah menggerogoti fondasi kedaulatan ekonomi nasional. Namun di era setahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan pemerintah menunjukkan perubahan paradigma, dari pembiaran menuju penindakan tegas dan terkoordinasi," katanya.
Menurutnya, kita melihat adanya sinergi kuat lintas lembaga, mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK hingga ATR/BPN.
"Operasi terpadu Satgas PKH terhadap tambang ilegal, mafia tanah, dan perambahan hutan menjadi bukti kolaborasi nyata dalam menegakkan kedaulatan sumber daya,” katanya.
Zulhamdi menegaskan, pemberantasan mafia SDA bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga soal moralitas dan keadilan ekonomi nasional.
"Langkah Presiden Prabowo memperkuat kelembagaan penegakan hukum melalui reformasi institusional dan peningkatan integritas aparat menjadi pondasi penting bagi perubahan struktural di bidang hukum", urainya.
Lanjutnya, perlu juga ada upaya digitalisasi pelayanan publik dan transparansi sistem pengadaan mempersempit ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di birokrasi tambahnya.
Namun demikian, Zulhamdi mengingatkan agar agenda besar ini tidak berhenti di level simbolik.
"Pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus memperkuat pendekatan penegakan hukum berbasis data dan teknologi (data-driven enforcement), sekaligus memastikan perlindungan bagi aparat dan pelapor pelanggaran (whistleblower),"tegasnya.
Zulhamdi berharap agar komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas mafia SDA terus dijaga sebagai bagian dari upaya besar membangun keadilan ekonomi dan kedaulatan bangsa.
