Lurah Kukusan Paparkan Program Prioritas Wali Kota Depok, dari Pendidikan hingga Ekonomi
- Siap.viva/Diskominfo Depok
Siap – Lurah Kukusan, Kholifah, memaparkan sejumlah program prioritas yang digagas Wali Kota Depok untuk memperkuat pembangunan di berbagai sektor.
Program itu mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, di Jalan H. Mustofa Raya, Kukusan, Beji, Kamis (16/10/25).
Pemerataan Pendidikan Jadi Fokus Utama
Kholifah mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mendorong pemerataan dan revitalisasi fasilitas pendidikan.
Tahun ini, Pemkot menargetkan perbaikan 197 sekolah rusak ringan, 41 sekolah rusak sedang, dan 20 sekolah rusak berat.
“Ada juga program bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri, serta beasiswa bagi warga berprestasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot juga memberi perhatian khusus bagi anak berkebutuhan khusus melalui Rumah Didik Anak Istimewa.
Peningkatan Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Kota
Selain pendidikan, Pemkot Depok juga memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kholifah menyebut, pemerintah sedang membangun puskesmas baru, merehabilitasi 13 puskesmas, serta menyiapkan RSUD khusus layanan ginjal di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) Tapos.
“Pemkot juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon pengantin,” katanya.
Di sisi lain, bidang infrastruktur menjadi prioritas melalui pembangunan sistem drainase kota yang lebih terintegrasi untuk mengurangi banjir.
TPA Cipayung juga akan ditutup dan digantikan sistem pengelolaan sampah modern.
“Selain itu, dilakukan pembangunan jalan tembus di beberapa titik untuk mengurai kemacetan, seperti di Jalan Raya Sawangan, Juanda, dan Tapos,” jelasnya.
Dorong Ekonomi Masyarakat Lewat UMKM dan Pertanian Modern
Kholifah menambahkan, sektor ekonomi masyarakat turut diperkuat lewat program UMKM Naik Kelas.
Program ini menyediakan fasilitas jualan gratis di ruang publik bagi pelaku usaha kecil.
Pemkot juga mengembangkan lahan pertanian modern di setiap kecamatan dan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) digital sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Ada juga alokasi dana Rp300 juta per RW per tahun untuk pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Program lain yang tengah dijalankan yakni pengembalian layanan administrasi kependudukan ke tingkat kelurahan serta peningkatan kesejahteraan bagi ASN dan tenaga non-ASN.
