Telisik Manuver Politik Istri Walikota di Balik Proyek Dinkes Depok, Endingnya Bikin Gaduh!

Siap – Program bagi-bagi makanan untuk pencegahan stunting yang dilakukan Dinkes Depok jadi sorotan banyak pihak. Itu lantaran, menu pemberian makanan tambahan atau PMT dianggap tidak layak. 

Nah kekinian, yang ikut berkomentar atas persoalan tersebut adalah pendiri komunitas Paralegal Kota Depok, Sahat Farida Berlian. 

“Satu masalah adalah masalah, saya tidak setuju jika kepala Dinas Kesehatan menyatakan ini adalah masalah kecil.” 

Sahat lantas menyinggung persoalan yang terjadi di Tapos. Menurut laporan yang ia terima, vendor penyedia PMT akhirnya dicoret dari penyedia makanan. 

"Pertanyaannya adalah, bagaimana quality kontrol dari penyedia makanan ini? Ini semua kan tanggung jawab pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan selaku kuasa anggaran,” tuturnya pada siap.viva.co.id Kamis, 16 November 2023.  

Adapun per paket untuk makanan pendamping dari Dinkes Depok tersebut dihargai Rp 18.000. Itu sudah termasuk pajak, isi, kemasan dan pendistribusian. 

"Semua ini harus dicek, karena di lapangan sudah banyak masyarakat yang komplen, mempertanyakan efektifitas program ini,” ujarnya. 

Selain itu, Sahat juga mempersoalkan gambar pada kemasan yang menampilkan wajah Wali Kota dan Wali Kota Depok. Menurut dia, itu tidak ada esensinya. 

“Efektifitasnya apa? Akan lebih baik jika dikemasan disampaikan hal-hal yang lebih informatif terkait gizi," katanya. 

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Depok itu mengatakan, edukasi untuk pengentasan stunting ada banyak hal, tidak hanya pemberian makanan tiga buah naget atau dua potong tahu. 

"Misalkan, edukasi mengenai akses air bersih, sanitasi dan kebersihan, juga pendidikan kesehatan, utamanya adalah pendidikan pemberian makanan dan pola konsumsi.”  

Kemudian, yang turun langsung dari pelaksanaan program ini juga jangan hanya itu-itu saja orangnya. 

“Depok seperti tidak ada orang lain saja, padahal selain Dinkes program ini bisa melibatkan DPAPMK (Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga), Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan," ujarnya.

Dugaan Kampanye Terselubung

Menurutnya, selain menu yang tak layak, program ini berbau politis. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Elly Farida, adalah calon anggota legislatif alias caleg. 

"Saya banyak menerima laporan, kader-kader itu dilibatkan sebagai tim pemenangan caleg, yang juga adalah istri walikota yang juga menjabat sebagai ketua TP PKK," sambungnya.  

Sehingga kata Sahat, hal ini kurang elok, karena bagaimanapun ada relasi yang tidak equal antara kader dengan si caleg (istri walikota).

Dirinya juga berpendapat, caleg yang juga adalah Ketua TP PKK itu secara langsung memanfaatkan jabatannya dan juga jabatan suaminya untuk keperluan politik. 

"Kepentingan politik dia sebagai caleg dari salah satu partai, dan ini merupakan hal yang menurut saya tidak elok sebagai sebuah pembelajaran publik," tuturnya.

Sebagai informasi, kabarnya Depok mendapatkan anggaran Rp 6,63 miliar dari pusat untuk penanganan stunting. 

Dari angka itu, sekira Rp 4, 4 miliar digunakan untuk pemberian makanan tambahan yang disebar melalui 38 puskesmas se Kota Depok selama 28 hari.