GREAT Institute: Reformasi Kepolisian Harus Ideologis
- Istimewa
Siap –Divisi Humas Polri mengadakan 'Dialog Publik: Memperkuat Posisi Humas Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Terwujudnya Kamtibmas Kondusif', Rabu (8/10/2025) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan selaku pembicara pertama mengatakan Reformasi Polri harus menjadikan kepolisian sebagai aparatur negara ideologis, dalam pikiran Habermas, untuk mendukung Pemerintahan Prabowo yang programnya sangat ideologis.
"Dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya yang pragmatis, Prabowo ini Presiden yang sangat ideologis," ungkap aktivis pro demokrasi 1980an yang dua kali ditahan polisi pada zaman Soeharto dan zaman Jokowi itu.
Kebijakan Prabowo yang sangat ideologis itu ditunjukkan dengan masifnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyelesaikan persoalan stunting dan kekurangan gizi anak usia sekolah.
"Dapat dibayangkan, jika dulu program Pemerintah bersifat biasa saja, ini difokuskan semua untuk mendukung program makan bergizi," tukas Syahganda.
Syahganda mengungkap, Rezim Prabowo bahkan terlalu keras memberantas korupsi, bahkan jika dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya yang sebelumnya lemah bahkan cenderung toleran soal korupsi.
"Ini mengguncang Republik kita," tegas Syahganda.
Birokrasi negara termasuk kepolisian harus ideologis, agar dapat kompatibel dengan kebijakan Prabowo yang ideologis.
"Orang misalnya, masih melihat program makan bergizi senilai 300 triliun itu akan menyedot anggaran lain, termasuk anggaran pendidikan 20 persen APBN, padahal ini program ideologis yang belum didukung birokrasi yang kompatibel, makanya banyak keracunan dan Prabowo sangat marah dengan kasus ini," lanjutnya.
Syahganda yang menyebut Polisi sebagai avant garde reformasi, menyarankan Polisi menjadi birokrasi yang lebih ideologis, dan juga memahami tantangan teknologi ke depan.
"Menurut Yuval Noah Harari, dunia hari ini digerakkan narasi yang dibuat teknologi AI, maka setiap orang tidak bisa dibatasi aspirasi dan kreativitasnya dalam berdemokrasi, ini harus dipahami oleh Polisi agar dalam menghadapi protes masyarakat tidak langsung main tangkap," tutup Syahganda.
Diskusi Publik ini dihadiri oleh unsur kehumasan K/L, para pejabat kehumasan Polri baik di Mabes maupun Polda di seluruh tanah air.
Pembicara yang hadir antara lain Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri dan Tenaga Ahli Kedeputian I KSP, Feri Kusuma.
