Heboh! Video Viral PNS Boyolali Dukung Paslon, TKN Prabowo Berpesan Ojo Kesusu
- Istimewa
Siap –Sebuah gelombang kontroversi melanda Pemilihan Presiden 2024 setelah potongan video seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Boyolali menjadi viral.
Video tersebut mengungkap desakan untuk mendukung salah satu paslon, memancing respons tajam dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran (TKN).
Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, merespon situasi ini dengan panggilan kepada para pendukung untuk tetap tenang.
"Ojo kesusu. Seperti instruksi Pak Prabowo, kita tidak boleh berburuk sangka dulu. Jangan menjelek-jelekkan, apalagi untuk hal yang belum pasti. Kita akan meminta dan menunggu aparat terkait dan yang berwenang untuk mengecek dulu kebenarannya," ujar Habiburokhman pada Kamis, 16 November 2023.
Dalam keyakinannya, Habiburokhman meyakini bahwa lembaga seperti Bawaslu dan Kepolisian memiliki kapasitas untuk mengungkap kebenaran dari isu yang mencuat ini.
"Kita percaya sepenuhnya, Bawaslu dan Kepolisian dapat memberikan fakta dan kepastian tentang isu ini. Kita akan dorong agar kasus ini diperhatikan, apalagi ini sudah jadi atensi publik," jelasnya.
Dikonfrontasi dengan kemungkinan kebenaran video tersebut, Habiburokhman menegaskan penyelesaiannya harus mengikuti jalur hukum yang berlaku.
Jika benar (informasi video) itu, tentu ini mencederai demokrasi kita.
Tapi kita harus tempuh jalan yang benar juga.
Harus diusut tuntas dan dihukum semua yang terlibat, agar tidak jadi presepsi
Untuk opini, masyarakat tentu bisa menilai sendiri. Siapa yang benar-benar patuh hukum.
Siapa yang menggiring opini, tapi masih melakukan pelanggaran hukum.
"Kita harus ingat pesan Pak Prabowo semalam. Jujur itu harus seutuh-utuhnya. Itu yang jadi prinsip kita."
Sebelumnya, seorang perempuan berpakaian seragam PNS Kabupaten Boyolali berbagi "rahasia umum" melalui video pendek, mengungkap bahwa para PNS diminta oleh salah satu partai untuk memenangkan calon presiden tertentu.
Video ini telah menyebar luas di media sosial, menarik perhatian di tingkat nasional dan menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas demokrasi.
