Terungkap! Rupanya Ini 'Kode' Anggota BPK Tilep Duit Korupsi Kepala Daerah
- Istimewa
Siap – Tim penyidik KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Bupati Sorong, dan Yan Piet Mosso alias YPM, dan beberapa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Tercatat, ada 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji berupa suap, dalam rangka mengatur temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
"Ini berhasil kami ungkap dengan adanya kepercayaan masyarakat yang melaporkan kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan dilengkapi informasi dan bahan yang dipercaya," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan persnya pada Selasa, 14 November 2023.
Berbekal laporan itu, kemudian KPK melakukan pengumpulan tambahan berbagai informasi dan keterangan lanjutkan, hingga berproses pada tahap penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana.
Hal itu, kata Firli, penting untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, guna menentukan kasusnya ke tahap penyidikan.
Selajutnya KPK meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan para tersangka. Mereka masing-masing berinisial:
1 YS selaku Kepala BKAD BPKAD Kabuputen Sorong.
2. MS, selaku Staf BPKAD Kabupaten Sorong.
3. YPM pejabat Bupati Kabupaten Sorong.
4. AH selaku Kasub Audit BPK Provinsi Papua Barat.
5. DP selaku ASN BPK Ketua Tim Pemeriksa.
6. DFD, selaku ASN BPK anggota tim pemeriksa.
7. PLS selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat.
8. DM, selaku Staff BPK perwakilan Provinsi Papua Barat.
9. EP security BPK perwakilan Provinsi Papua Barat.
10. Inisial FJ tenaga ahli BPK.
Kasus ini bermula dari tindak lanjutnya salah satu pimpinan BPK yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan.
Di dalam surat tugas tersebut, kata Firli, komposisi personil BPK yaitu PLS sebagai penanggung jawab, AHA selaku pengendali teknis.
Kemudian DP selaku Ketua Tim Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Daerah Sorong dan instansi terkait lainnya di Aimas, termasuk Provinsi Papua Barat Daya.
Dari hasil temuan pemeriksaan di Provinsi Papua Barat daya khususnya di Kabupten Sorong diperoleh adanya beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.