Pagi Ini Nadiem Makarim Diperiksa Kembali Kejagung soal Korupsi Laptop Rp3,6 Triliun
- Istimewa
Siap – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, untuk ketiga kalinya.
Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi proyek Digitalisasi Pendidikan 2019–2022, khususnya pengadaan laptop Chromebook.
Jadwal pemeriksaan berlangsung pagi ini pukul 09.00 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan jadwal tersebut.
Namun, ia enggan mengungkapkan detail agenda pemeriksaan.
“Besok (Kamis 4 September) datang saja, pagi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 3 September 2025.
Kuasa hukum Nadiem, Mohammad Ali, memastikan kliennya akan hadir memenuhi panggilan penyidik Kejagung.
“Hadir, jam 09.00 WIB,” kata Mohammad Ali, dikutip Kamis, 4 September 2025.
Kuasa hukum lain, Ricky Saragih, menambahkan bahwa Nadiem dipanggil sebagai saksi.
Namun, Ricky tidak menjelaskan persiapan khusus menjelang pemeriksaan ketiga ini.
Hingga kini, Nadiem masih berstatus saksi dalam kasus ini.
Ia sudah menjalani dua kali pemeriksaan sebelumnya, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli 2025.
Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019–2023.
Salah satu tersangka adalah mantan staf khusus Nadiem saat menjabat Mendikbudristek.
Keempat tersangka tersebut adalah:
- Sri Wahyuningsih (SW), Direktur SD Kemendikbudristek
- Mulatsyah (MUL), Direktur SMP Kemendikbudristek
- Jurist Tan (JT), staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim
- Ibrahim Arif (IBAM), Konsultan Teknologi Kemendikbudristek
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan proyek besar digitalisasi pendidikan yang menyasar pengadaan laptop Chromebook.
Kejagung terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Pemeriksaan Nadiem kali ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut terkait peran dan keterlibatan mantan Mendikbudristek dalam kasus ini.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus korupsi yang berdampak pada sektor pendidikan nasional.
