Ketum AKHLIMA Dukung Langkah Tegas Menteri ESDM Berantas Tambang Ilegal

Ilustrasi AKHLIMA dukung Kementerian ESDM tindak tambang ilegal
Sumber :
  • Istimewa

Siap – Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (AKHLIMA), Rahmad Lubis menyatakan dukungannya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM

img_title Bahlil Minta Maaf soal Listrik di Aceh: Benar-benar Ya Bahlul, Bisa-Bisanya Lu Ngeprank Presiden

Adapun dukungan tersebut terkait langkah tegas Kementerian ESDM dalam memberantas praktik tambang ilegal alias pertambangan tanpa izin yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, praktik pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, risiko keselamatan kerja, hingga konflik horizontal di masyarakat.

img_title Setahun Kinerja Pemerintahan, Presma UIN Makassar: Prabowo Tegas Berantas Mafia Sumber Daya Alam demi Keadilan Ekonomi

“Pertambangan ilegal adalah bentuk kejahatan serius. Negara kehilangan potensi pendapatan, masyarakat menjadi korban lingkungan, dan investor resmi pun dirugikan karena iklim usaha tidak sehat," katanya dikutip pada Jumat, 29 Agustus 2025.

Atas dasar itulah, lanjut Rahmad Lubis, langkah tegas Menteri ESDM dinilai sangat tepat dan harus mendapat dukungan semua pihak.

img_title Etanol di BBM Bukan Hal Baru: Dunia Sudah Maju, Indonesia Masih Ragu

AKHLIMA menekankan, agar penindakan terhadap tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya sebatas penertiban lapangan, tetapi juga menjerat aktor intelektual dan jaringan yang mengendalikan bisnis tambang ilegal. 

Sinergi lintas sektor antara Kementerian ESDM, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai mutlak agar pemberantasan tambang ilegal efektif dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal hukum pertambangan, melainkan juga tentang tata kelola sumber daya alam yang adil," ujarnya. 

"Kekayaan mineral Indonesia harus dikelola sesuai hukum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dieksploitasi oleh pihak yang mencari keuntungan cepat dengan mengabaikan aturan,” sambungnya.

Sebagai asosiasi yang beranggotakan para konsultan hukum di bidang pertambangan, AKHLIMA juga siap bersinergi dengan pemerintah dalam memberi masukan regulatif, advokasi hukum, serta edukasi kepatuhan hukum bagi pelaku usaha.

“Kami siap berada di garda depan mendukung penegakan hukum dan perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Dengan langkah tegas pemerintah, saya optimis industri pertambangan Indonesia akan tumbuh lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing global,” tandasnya.