Keras, Prabowo Ultimatum Jenderal yang Bekingi Tambang Ilegal: Jadi Jangan Macam-macam Ya
- Istimewa
Siap – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto berjanji, pihaknya akan bertindak tegas terhadap mereka yang memanfaatkan kekayaan alam negara dengan cara ilegal.
Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan pidato kenegaraan jelang peringatan HUT ke-80 RI dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo menegaskan, bahwa pihaknya bersama TNI dan Polri akan menjaga kekayaan alam negara.
"Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," janjinya.
Prabodo kemudian mengatakan, bahwa beberapa tahun yang lalu, dirinya mendapat laporan, terkait jutaan area perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum atau menyimpang dari regulasi.
Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, dan tak sedikit yang tidak melaporkan luasnya perkebunan tersebut.
Bahkan, ada yang dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tapi tidak mau datang.
Merespon hal tersebut, maka ia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
"Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi," ujarnya.
Dari data tersebut, kata Prabowo, yang sudah jelas diverifikasi melanggar aturan ada 3,7 juta hektar. Lalu hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali oleh negara.
Prabowo juga melaporkan, bahwa ada pula keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu dan memerintahkan agar kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita. Namun nyatanya lamban dieksekusi.
"Saya tidak tahu kenapa? Tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut," tuturnya.
"Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan Pemerintah NKRI ya kita hadapi saudara-saudara sekalian," sambungnya.
Lebih lanjut Ketu, Gerindra itu mengatakan, bahwa pemerintah juga akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan.
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," bebernya.
