#SavePulauGebe Viral di Media Sosial! Tambang Ilegal di Halmahera Tengah Dikecam Publik dan DPR
- Kolase siap.viva
Siap – Tagar #SavePulauGebe mendadak viral dan menjadi trending nasional selama dua hari berturut-turut di media sosial platform X (dulu Twitter).
Hal tersebut tak ayal memicu gelombang kecaman terhadap praktik tambang ilegal yang diduga berlangsung di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Isu ini kini menjadi perhatian publik secara luas dan menuntut tindakan tegas dari pemerintah.
Sorotan terhadap dugaan eksploitasi nikel ilegal di Pulau Gebe bermula dari unggahan viral akun @PartaiSocmed yang mempublikasikan thread panjang mengenai dua perusahaan tambang, yakni PT Mineralindo Resources Indonesia (MRI) dan PT Smart Marsindo.
Dalam thread tersebut dijelaskan bahwa aktivitas tambang dilakukan di kawasan hutan produksi yang dilindungi undang-undang, tanpa dokumen Amdal dan izin resmi.
“Aktivitas tambang dilakukan di hutan produksi, yang dilindungi UU. Tanpa izin resmi, artinya tidak ada Amdal, tidak ada tanggung jawab reklamasi. Hasilnya: hutan rusak, air keruh, dan tanah adat dilanggar,” tulis akun tersebut.
Thread itu memantik perhatian luas dan memicu protes dari masyarakat lokal hingga ke tingkat nasional.
Sejumlah warga bahkan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta.
Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang memuaskan dari pihak berwenang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, turut angkat suara.
Ia mendesak pemerintah agar serius menangani kasus ini.
“Kami mendapat aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dugaan penambangan nikel ilegal di Pulau Gebe. Selain itu, di media sosial juga sudah viral beredar tagar #SavePulauGebe,” ujar Chalim dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Desakan semakin kuat setelah sejumlah tokoh publik dan influencer seperti Gian Luigi, Ibob Tarigan, dan Iskandar Sitorus ikut bersuara keras.
Gian Luigi, dalam video Instagram, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan pemerintah.
Ia secara terbuka menyebut nama perusahaan yang diduga terlibat, dan mendesak aparat untuk mengusut tuntas praktik tersebut.
Ibob Tarigan menyoroti ketimpangan prioritas pemerintah.
“Jangan nanti bendera-bendera One Piece ini kalian urus, tambang-tambang ini nggak kalian urus,” katanya.
