BBM Langka dan Ikan Beku Marak di Pasaran, Nelayan Demo DPRD Provinsi Kalbar

‘’Harga ikan beku makarel impor oleh penjual di bandrol dengan harga Rp18 ribu di pasar hingga ikan lokal yang kami jual tidak laku karena harganya jauh lebih mahal dari ikan impor, yaitu Rp30 ribu,’’ujarnya.

Lebih lanjut, Hermili menolak kebijakan menteri KKP yang akan menghapus alat bantu tangkap tradisional berupa rumpon dan mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM nelayan bersubsidi dan meminta aparat mengusut serta menindak tegas pelaku penyimpangan BBM

‘’Kami mendesak pihak berwenang untuk menindak pelaku penangkapan ikan dengan cara terlarang dan melanggar hukum. Mendesak pemerintah provinsi agar segera menetapkan alur pelayaran agar tidak terjadi lagi konflik dengan nelayan tradisional didaerah kubater,’’imbuhnya.

Hermili juga mendesak Dinas Perikanan Propinsi Kalbar agar memberi ijin alat tangkap pasif nelayan tradisional seperti Ambai dan Jermal. Kemudian mendesak aparat terkait yaitu PSDKP agar menindak kapal Jaring Tarik Berkantong ( JTB ) yang melanggar ketentuan batas wilayah tangkap yang sangat merugikan nelayan lokal serta meminta PSDKP memeriksa dilapangan Alat tangkap JTB yang jadi kedok alat tangkap Cantrang yang terlarang

‘’Kami menolak ketentuan KKP yang mewajibkan penggunaan alat VMS bagi kapal-kappal nelayan,’’tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar Rasmidi mengatakan, akan mengundang para OPD,Pertamina dan PTSP untuk merumuskan aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan nelayan.

‘’Kami akan mengundang Pemerintah daerah, Pertamina, PTSP dan OPD duduk satu meja untuk mencari solusi,’’ungkapnya.