Kaleidoskop 2024: Puncak Ketegangan Klan Jokowi dan PDI Perjuangan
- Istimewa
Siap – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan pada Senin, 16 Desember 2024.
Keputusan ini menjadi puncak dari ketegangan politik yang telah lama membayangi hubungan antara Jokowi dan PDIP, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
Surat pemecatan Jokowi diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, di Jakarta.
"DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian kutipan dalam Surat Keputusan Nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
Surat itu menegaskan bahwa Jokowi dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai serta kode etik dan disiplin partai.
Salah satu pelanggaran beratnya adalah terang-terangan mendukung calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melawan pasangan yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Fakta dan Angka di Balik Pemecatan Jokowi
- Tanggal Penetapan: 4 Desember 2024
- Penandatanganan: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Pelanggaran Utama: Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengubah syarat usia minimal calon wakil presiden.
Selain Jokowi, keluarganya juga terkena sanksi. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden, dan menantunya, Bobby Nasution, Gubernur Terpilih Sumatra Utara, turut dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng itu.
Jokowi memulai karier politiknya di PDIP sebagai Wali Kota Solo pada 2005.
Dukungan PDIP juga mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan akhirnya Presiden RI pada 2014.
Selama satu dekade kepemimpinannya, PDIP dikenal setia mengawal jalannya pemerintahan Jokowi.
Namun, hubungan harmonis ini mulai merenggang pada 2023, ketika Jokowi disebut "petugas partai" oleh Megawati.
Ketegangan memuncak di Pemilu 2024 saat Gibran menerima tawaran menjadi cawapres Prabowo Subianto, langkah yang dinilai sebagai bentuk pembelotan politik oleh PDIP.
Reaksi Jokowi
Menanggapi pemecatan tersebut, Jokowi menunjukkan sikap legawa.
"Ya, ndak apa-apa, saya menghormati itu," ujarnya di Solo, 17 Desember 2024.
Jokowi juga menegaskan tidak dalam posisi membela diri.
"Keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya," tambahnya.
Pemecatan ini juga dipandang sebagai langkah strategis PDIP menjelang Kongres pada April 2025.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sempat menantang pihak yang ingin "mengacak-acak" jalannya kongres.
"Kalau ada nanti kongres, Ibu mesti jadi lagi. Enak aja, emangnya gue nggak boleh pensiun," tegas Megawati dalam sebuah acara di Jakarta, 12 Desember 2024.
Pemecatan ini menjadi babak baru dalam karier politik Jokowi, sekaligus menandai pergeseran kekuatan politik di Indonesia.
Dengan keluarnya Jokowi dari PDIP, banyak pihak bertanya-tanya: apa langkah politik selanjutnya bagi mantan Presiden RI ini?
