Heboh Kabar Larangan Melangsungkan Akad Nikah di Hari Libur, Ini Penjelasan Kemenag

Potret ilustrasi akad nikah
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh kabar larangan melangsungkan akad nikah di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah.

Meski Menjadi Sorotan dan Viral, Wasit Ahmed Al Kaf Tak Bisa Dihukum? Ternyata Ini Alasannya

Sontak dengan viral nya kabar tersebut, Kementerian Agama atau Kemenag langsung buka suara dan memberikan klarifikasi.

Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie mengatakan bahwa tidak ada kebijakan yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), baik di hari kerja maupun di hari libur.

Legislator PPP Sentil Petahana soal Depok Minim Madrasah Negeri: Jangan Cari Pembenaran

Hal tersebut, kata Anna untuk menjawab atau menanggapi informasi yang beredar di media sosial tentang larangan pernikahan pada hari libur setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

"Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja atau hari libur,” ujar Anna dalam keterangan resminya, dikutip Senin 14/10/2024.

FIFA Buka Suara Soal Kontroversi Laga Indonesia vs Bahrain, Ahmed Al Kaf: Saya Ga Salah Kenapa Di...

Lebih lanjut Anna menuturkan, pernikahan di KUA hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja karena kantor itu beroperasi dari Senin hingga Jumat Di luar hari-hari itu, KUA tidak melayani pernikahan di kantor KUA.

 “Yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu,” terangnya.

Dia juga menyampaikan, PMA tersebut akan berlaku tiga bulan setelah ditetapkan dan diberi waktu untuk penyesuaian.

Selama masa itu, Kemenag akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Menurut Anna, selama pasangan memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang, pernikahan dapat dilaksanakan di mana saja, termasuk di rumah atau tempat ibadah.

Kemenag berkomitmen untuk terus mempermudah proses pencatatan pernikahan.

“Kami berharap ini dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan,” jelas Anna.

Ke depannya, Kemenag akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait PMA No. 22 Tahun 2024 untuk menghindari kesalahpahaman mengenai aturan pernikahan yang berlaku.