Pengamat Hukum Mendorong Polda Kalbar Proses Hukum Pembabatan Hutan Mangrove di Desa Kubu

VIVA – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Drs Herman Hofi Munawar, S.H mendorong Polda Kalbar mengusut tuntas kasus pembabatan hutan mangrove di Dusun Tokaya, Desa Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Selasa 22 April 2025.

Herman Hofi mengatakan, keberadaan hutan mangrove itu di lindungi UU. Walaupun tidak disebutkan daerah itu hutan lindung, tetap tidak boleh di babat, mengingat begitu pentingnya keberadaan  hutan mangrove itu telah menjadi konvensi PBB dan sudah di adopsi dalam UU No. 5 Thn 1974 tentang Pengesahan Konvensi PBB.

‘’Jadi hutan mangrove tidak boleh di rusak dengan dalih apapun, apa lagi hanya dalih untuk kas desa. Pembabatan hutan mangrove adalah pidana tidak bisa hanya  sekedar membatalkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan mengembalikan uang saja,’’tegas Herman Hofi Munawar kepada siap. Viva.co.id pada Selasa 22 April 2025.