Jalan Terjal Persikad Ditangan Petahana Depok, Terlilit Utang hingga 'Tersandera' di Cirebon

Siap – Mantan Direktur Utama PT Persikad, Adi Gunaya alias Adi Kumis angkat bicara soal tudingan miring yang menyudutkan dirinya terkait nasib klub sepakbola asal Kota Depok tersebut.  

Adi Kumis mengatakan, bahwa dirinya cukup lama merasakan pahit getirnya mengelola Persikad akibat tidak adanya dukungan finansial dari pemerintah daerah. 

Menurut dia, eksistensi klub sepakbola berjuluk Srigala Margonda itu mulai terpuruk sejak kepemimpinan Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok pada tahun 2006. 

Tersandera di Cirebon

Buruknya finansial kala itu bahkan membuat Persikad terseok-seok dalam menghadapi sejumlah laga kompetisi. 

Saking minimnya bajet, klub sepakbola ini bahkan sempat 'tersandera' saat bertandang di Cirebon, kala Depok dipimpin oleh Nur Mahmudi dan Yuyun Wirasaputra.

Ketika itu Persikad tak sanggup menutupi sejumlah biaya, mulai dari penginapan hotel dan lain sebagainya.

"Ya betul, pada saat itu Persikad masih dipimpin oleh Pak Hermanto, itu sempat ditahan di sana," katanya saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 20 November 2024.

Kemudian Adi Kumis dipanggil oleh Yuyun, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok. Pertemuan tersebut dihadiri Hasbullah dan Pradi, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat. 

"Karena katanya urusan ini yang bisa menyelesaikan cuma Adi Kumis. Alhamdulillah pada saat itu Persikad yang tadinya tertahan di sana (Cirebon) akhirnya bisa kembali ke Depok," tuturnya.

Adi kembali memastikan, bahwa sejak dipegang olehnya, Pemkot Depok di bawah kepepiminan Nur Mahmudi hingga Idris tidak pernah memberikan kontribusi untuk Persikad.

Padahal, menurut Adi, Idris bisa menyelesaikan masalah Persikad lewat CSR. Karena selain sebagai wali kota, ia adalah komisaris di Bank BJB.

"Harusnya bisa, dia punya kewenangan untuk memberi rekomendasi CSR. Tapi nyatanya tidak pernah sama sekali." 

Misi Kembalikan Persikad dari Purwakarta

Masalah rupanya tidak selesai di zaman Nur Mahmudi. Masalah keungan membuat Persikad terpaksa angkat kaki dari Depok. 

Srigala Margonda ditarik oleh Bupati Purwakarta yang saat itu dijabat Dedi Mulyadi, tepatnya sekira tahun 2015.

"Pada saat itu saya sempat merger dengan Purwakarta, karena Pemerintah Kota Depok sendiri tidak mampu dan tidak bisa membantu saya dalam pelaksanaan kompetisi-kompetisi di Liga 2," kata Adi Kumis saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 20 November 2024. 

Ia menyebut, saat itu hampir 1 tahun Persikad ada di Purwakarta. Namun Adi memastikan, bahwa tidak ada transaksional antara dirinya dengan Dedi Mulyadi. Sifatnya hanya marger. 

"Beliau (Dedi Mulyadi) yang biayai anak-anak Persikad selama di sana (Purwakarta). Mulai dari gaji, makan, mesh dan lain-lain. Kalau umpanya terjadi transaksional otomatis Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta akan marah pada saya," terang Adi Kumis.

Usut punya usut, kehadiran Persikad di Purwakarta rupanya tidak lama, terlebih PSSI sebagai induk sepakbola Indonesia mendapat sanksi dari FIFA lantaran kisruh dualisme kepempimpinan. 

Alhasil, semua pertadingan atau laga di Indonesia sempat dibekukan. 

Kemudian, ketika Muhammad Idris terpilih sebagai Wali Kota Depok di tahun 2016, Adi Kumis dipercaya untuk menyelesaikan misi mengembalikan Persikad.

"Beliau memanggil saya, menanyakan apakah Persikad bisa diambil kembali ke Depok? Saya jawab bisa pak, karena saya tidak pernah menyerahkan Persikad ke Purwakarta," tegasnya. 

"Dan beliau tanyakan ke saya, apa yang harus saya penuhi untuk bisa Persikad kembali ke Depok? Saya bilang cuma ada satu kewajiban yang harus kita penuhi, yakni membayar utang kepada pemain dan catering," beber Adi Kumis. 

Karena, pada zaman Nur Mahmudi, Persikad mempunyai utang sebesar Rp 1,8 miliar. 

"Pada saat itu Idris mengiyakan. Setelah mengiyakan beliau (Idris) bentuklah namanya Persikad Paricara Dharma. Pada saat itu saya disuruh mundur dari kepengurusan Persikad maupun exco PSSI," katanya. 

"Tapi status Persikad berbentuk PT Persikad itu masih atas nama saya," sambung Adi. 

Utang yang Menumpuk

Namun sayangnya, hingga bergulirnya waktu, Idris rupanya tidak memenuhi janji. Padahal, Persikad Paricara Dharma dengan pengurusnya yang baru telah terbentuk. 

Klub tersebut dikelola oleh Nugi dan komisarisnya adalah Khairullah, kader PKS yang saat ini menjadi anggota DPRD Depok   

"Tapi nyatanya utang tidak pernah dibayarkan, sampai detik ini tidak pernah terealisasi. Di satu sisi saya dituntut oleh para pemain, untuk membayar utang-utang selama waktu perjalanan Persikad," tutur Adi Kumis. 

Merasa tidak ada itikad baik, Adi kemudian mengambil kesimpulan bahwa dirinyalah yang harus membayar utang tersebut.

Untungnya, kata Adi, saat itu PT Persikad masih atas nama dirinya, sehingga laku dijual untuk melunasi tunggakan para pemain. 

"Akhirnya saya alihkan Persikad kepada pihak lain, dan saya dibayar untuk melunasi utang-utang, dan itu pun bisa teman-teman tanyakan semua kepada mantan-mantan pemain Persikad yang ada di Kota Depok, clear semua," jelasnya. 

"Jadi, kalau diberitakan sekarang saya sebagai biang keladi itu salah. Yang bertanggung jawab sebenarnya Muhammad Idris dan Khairullah," timpalnya lagi. 

Karena, lanjut Adi, pada saat itu dirinya telah berulang kali menagih janji untuk melunasi tunggakan gaji para pemain, namun tidak ada kejelasan. 

Di sisi lain, PSSI masih mengakui Adi Kumis sebagai Dirut PT Persikad. Sebab, tidak ada perjanjian tertulis yang diserahkan pada kubu Idris.

"Sebenarnya total utang Persikad tuh sampai Rp 2,5 miliar. Tapi karena teman-teman dari pemain dan lain mau dikurangi yang penting mereka dapat duit, akhirnya saya bayar semua habis Rp 1,8 miliar." 

"Itu saya bisa membayar semua, pemain maupun catering hingga hotel yang pernah kita tempati, itu terbayar semua," katanya lagi. 

Ambisi Bangkitkan Persikad

Sejak saat itu, Adi mengaku tidak lagi berurusan dengan Persikad. 

"Setelah itu kan berganti nama, dan saya enggak tahu siapa yang menggunakan sekarang, karena mungkin sudah dari tangan ke tangan. Biasalah klub." 

Menurutnya, Persikad bagus pada zaman Badrul Kamal sebagai Wali Kota Depok. 

"Setelah itu, nasib Persikad selesai. Padahal saya besarkan Persikad tanpa dibantu Pemkot Depok," ujarnya.

Bahkan, Adi mengaku pernah menghadap langsung Presiden Jokowi agar klub diizinkan dapat bantuan dari APBD.

"Saya hadir di Istana Merdeka dan dari divisi utama, saya juru bicaranya saat itu. Boleh ditanyakan klub-klub Liga 2. Bukan saya sombong," tegasnya. 

"Sekarang saya berjanji, kelak Depok di bawah kepemimpinan Supian-Chandra akan masuk divisi tingkat nasional. Karena saya pengalaman di bidang itu. Saya yakinkan itu," janjinya.