Perjuangkan Madrasah Negeri Depok, Ketua Bamusi Bongkar Fakta Mengejutkan: Ada Kepentingan Bisnis

"Setahu saya kalau rumah dinas wali kota masih sewa dan walaupun yang disewa adalah rumah wali kota sendiri. Belum lagi pengeluaran untuk rumah dinas wakil wali kota, semuanya membebani APBD Kota Depok," katanya pada Minggu, 15 Oktober 2023.

Disisi lain, Afifah juga menyinggung soal pembayaran uang sewa SDIT yang dinilai tak seimbang.  

"Harga sewa saat pemkot menyewa berdasarkan nilai pasar 2-5 persen. Sementara Pemerintah Kota Depok hanya menerima 0,2 persen dari nilai tanah yang disewa," jelasnya.

Menurut Afifah kondisi ini tentu berbanding miris dengan keberadaan madrasah negeri yang masih sangat minim.

Bahkan, sejak Depok berdiri sebagai kota, sampai sekarang hanya ada satu madrasah negeri. 

"Warga Depok butuh madrasah negeri yang gratis, bukan SDIT dengan uang masuk di atas Rp 10 juta," tutur Afifah.

"Jadi tidak ada kepentingan warga atas SDIT, yang ada kepentingan bisnis sekelompok orang," sambungnya.