Pembangunan Madrasah Negeri Disoal, Komunikasi Pemkot Depok dengan Kemenag Dipertanyakan

Siap –Pembangunan Madrasah Negeri di Kota Depok kembali mencuat lantaran hingga saat ini belum terealisasi, terlebih hal tersebut merupakan salah satu janji kampanye Walikota terpilih.

Terkait hal tersebut, Ketua PC GP Ansor Kota Depok H. M Kahfi kemudian mempertanyakan komunikasi antara Pemkot dengan Kantor Kemenag soal pembangunan Madrasah Negeri.

"Kalau memang Pemkot Depok mengklaim lahan pembangunan Madrasah Negeri sudah siap harusnya kan langsung dikomunikasikan dengan Kemenag," ujarnya kepada siap.viva.co.id.

Lebih lanjut Kahfi mengatakan, soal pembangunan Madrasah Negeri ini sudah sering kami sorot sebelumnya, bahkan, sejak Walikota terpilih baru menjabat 2 tahun kami sudah meminta Pemkot untuk merealisasikan hal tersebut.

Tapi, kata Kahfi, hingga saat ini belum juga berjalan, bahkan komunikasi dengan pihak Kemenag tidak berjalan dengan baik.

"Padahal jelas, Pemkot hanya menyediakan lahan Kemenag yang membangun, kalau lahan ga diserahkan gimana mau dibangun," terangnya.

Artinya, lanjut Kahfi, jika pernyataan bagian aset yang menyatakan bahwa lahan pembangunan Madrasah Negeri telah tersedia, tinggal di komunikasikan ke Kemenag agar ditindaklanjuti.

"Tapi faktanya kan tidak seperti itu, sebenarnya ada apa antara Pemkot Depok dengan Kemenag," katanya.

"Harusnya kalau sudah ada lahan, Pemkot tinggal komunikasi dengan Kemenag, tapi buktinya sampai saat ini belum ada komunikasi terkait hal tersebut, padahal itu jelas program Walikota terpilih," sambungnya.

Persoalan komunikasi Pemkot Depok dengan Kemenag soal pembangunan Madrasah Negeri juga dipertanyakan oleh Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP, Mad Arif.

Ia mengatakan bahwa harusnya bagian Aset Pemkot lebih jelas dalam memberikan keterangan, jangan sampai jadi blunder atau bola liar di tengah masyarakat.

Karena menurut Mad Arif, soal pembangunan Madrasah Negeri itu sangat penting mengingat sebutan Depok sebagai Kota Religius.

"Jangan asal bunyi (Asbun) lah kalau ngasih keterangan, harus detail, kalau memang siap, sebutkan saja ada berapa dan lahannya dimana, Jadi harus jelas" ujar Mad Arif.

Lebih lanjut Mad Arif mengatakan, jika dilihat dari persoalannya, pemkot tidak bisa serta merta melimpahkan kepada Kemenag soal pembangunan, terlebih belum ada komunikasi terkait hal tersebut.

"Jangan mentang-mentang pembangunan Madrasah Negeri di Kemenag, langsung melempar seperti itu," katanya.

Pertanyaannya, lanjut Mad Arif, apakah selama ini ada komunikasi antara pihak aset Pemkot dan Kemenag soal pembangunan Madrasah Negeri atau belum?

Selain itu, ada pembahasan anggaran tidak soal pembangunan Madrasah Negeri, walaupun memang itu wilayah Kemenag, Pemkot Depok seharusnya mensuport dan tidak hanya mengandalkan.

"Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan tanya ke Komisi D dan Badan Anggaran (Banggar) terkait hal tersebut," terangnya. "

Untuk tahun 2023 dan 2024 ada anggaran atau tidak terkait pembangunan Madrasah Negeri di Depok," sambungnya.

Karena, menurut Mad Arif, harus jelas dimana titik persoalannya, agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur. " Jadi jelas semua, ga jadi simpang siur," tandasnya.