Menguak Motif Pencopotan Baliho Supian Suri oleh Satpol PP, Begini Kata Pengamat Hukum
- siap.viva.co.id/Noer Ardiansyah
Siap – Sejumlah baliho atau spanduk bergambar wajah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri dicopot Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis, 16 Mei 2024. Tak ayal peristiwa tersebut menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, baliho Supian Suri yang dicopot berada di kawasan Cilodong, Depok, bertepatan dengan giat Ngubek Empang.
Dalam baliho itu berisikan narasi 'Selamat Ngubek Empang, Biar Pada Senang'. Ironisnya, baliho tersebut dicopot oleh Satpol PP.
Menyikapi hal tersebut, pengamat hukum Deolipa Yumara menilai, tindakan Satpol PP terlalu berlebihan dan tidak adil. Menurutnya, banyak baliho serupa yang bertebaran di Kota Depok namun tidak dicopot.
"Banyak baliho atau spanduk bertebaran di Kota Depok. Spanduk apa aja ada, yang enggak punya izin banyak. Tapi mereka jarang itu mencopot-copot. Kerjanya enggak kelihatan tuh Satpol PP," kata Deolipa kepada wartawan di Depok, Jumat, 17 Mei 2024.
Ia pun mempertanyakan maksud dari pencopotan yang dilakukan Satpol PP. Deolipa bahkan menyebut, motif pencopotan baliho Supian Suri mengandung unsur politik.
"Ini artinya ada politisasi terhadap satpol PP, pasti ini ada yang merintah," katanya.
Ia menegaskan, Satpol PP Kota Depok justru terkesan mewakili satu golongan saja. "Satpol PP partai mungkin," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa motif dalam kasus pencoplotan baliho Supian Suri lantaran urusan Pilkada 2024 mendatang.
"Bisa saja ini merupakan salah satu cara untuk menjegal Supian Suri atau sakit hati dari sesama pesaing. Ya, bisa saja sakit hati atau meredupkan namanya," katanya.
Ia pun berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali demi menjaga demokrasi. Bahkan ia berharap Satpol PP bisa bersikap netral jelang Pilkada 2024 nanti.
"Ini sebagai contoh, ya. Sama orang dalam pemerintahan aja (Sekda) mereka begitu, faktor politik. Saya harus berbicara keras biar gak berentet kalau dibiarkan," katanya.
Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, Deolipa mengatakan pemerintah kota Depok harus bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini dengan bijak.
"Sekarang kita tuntut Satpol PP, atasnya Sekda. Terus kita pastinya bakal tuntut pemerintah kota Depok. Berarti kan pemerintah kota Depok bertindak tidak adil terhadap masyarakat. Saya harus berbicara keras biar gak berentet kalau dibiarkan," tandasnya.