Adanya Isu Penambahan Kementerian di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Harus Diakomodasi

Siap – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai perlunya presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan masukan rakyat jika ingin menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya.

Menurut Ujang, Prabowo diberi mandat oleh rakyat Indonesia, jangan sampai Amanah tersebut justru menimbulkan kritikan terutama anggaran yang dikeluarkan negara untuk penambahan  kementerian hingga menurunkan tingkat kepercayaan public.

"Harus melihat kebatinan masyarakat, ya, mungkin akan ada kritikan terkait dengan anggaran negara yang tersedot pada penambahan nomenklatur kementerian itu," ujarnya.

Ujang menambahkan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran perlu menjaga kepercayaan public agar pemerintahan baru yang akan datang mendapatkan dukungan dari rakyat.

Walaupun begitu, kata Ujang, bagi-bagi kekuasaan merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik.dengan kondisi koalisi yang tambun, menurutnya, kepentingan banyak partai politik pun perlu diakomodasi pemegang kekuasaan.

"Ya, suka tidak suka, senang tidak senang, ya harus diakomodasi, harus ada power sharing yang proporsional," kata dia.

Dirinya juga menyinggung revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan tidak mungkin bakal segera dibahas di DPR sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden baru.

"Itu hal yang umum dalam dunia politik, rakyat harus diutamakan untuk disejahterakan," tungkasnya.