Jleb! Ini Jawaban Menohok Ikra Tanggapi Dalih Kabid Aset Depok soal Madrasah Negeri

Anggota DPRD Depok Ikravany soal madrasah negeri
Sumber :
  • siap.viva.co.id

Siap – Anggota DPRD, Ikravany Hilman bereaksi menanggapi pernyataan Kabid Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly soal kendala pembangunan madrasah negeri.

"Itu pernyataan Fadly mencoreng muka Imam-Idris, karena kalau bukan kewenangan kota kenapa dijanjikan oleh Idris-Imam sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada saat kampanye," katanya pada Jumat, 6 Oktober 2023.

"Itu kan artinya Fadly mau bilang bahwa Idris-Imam itu nggak ngerti aturannya, karena bukan kewenangan kota kok menjanjikan. Gitu kan," sambung dia.

Tapi sebetulnya, lanjut pria yang akrab disapa Ikra itu, nggak bisa begitu juga.

"Itu kan hak apologia Fadli aja, harusnya ya tunjukkan dong upaya pemerintah kota yang maksimum apa untuk melakukan lobi kepada Kementerian Agama?" tanya Ikra.

"Toh pada akhirnya lahannya juga nggak ada," timpal dia lagi.

Lebih lanjut Ketua Fraksi PDIP itu lantas menyinggung omongan Fadly yang meminta agar jangan terlalu muluk-muluk.

"Masa bilang jangan muluk-muluk satu aja dulu. Loh, janjinya satu madrasah setiap kecamatan, ada 11 kecamatan loh. Kok tiba-tiba jangan muluk-muluk satu saja dulu bekas lahan SD," ujar Ikra keheranan.

"Jadi kan memang sebetulnya nggak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan janji itu, karena permintaan untuk pembelian lahan untuk sekolah saja ditolak oleh pemerintah kota," timpalnya lagi.

Menurut pria yang duduk di Komisi D DPRD Depok tersebut, pemerintah kota lebih mendahulukan pembelian lahan-lahan untuk posyandu, bukan untuk sekolah.

"Posyandu penting memang, tapi selama peralatannya disiapkan posyandu masih bisa beroperasi di rumah-rumah warga. Tapi kalau untuk sekolah kan harus didahulukan, karena harganya semakin lama akan semakin tinggi kalau ditunda," jelasnya.

Baca Juga: Waduh! Water Tank PDAM Depok Retak hingga Miring: Gimana Diisi 10 Juta Liter Air

Diberitakan sebelumnya, Kabid Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Dini Wizi Fadly menegaskan, bahwa sebenarnya hal itu (program kampanye Idris-Imam) bisa saja terealisasi.

Menurut dia, Pemerintah Kota Depok telah siap untuk menggarap pembangunan gedung madrasah negeri di tiap kecamatan.

Hanya saja, itu terkendala di Kementerian Agama atau Kemenag.

"Sudah (siap bangun), tinggal kita diskusikan, rapatkan. Ya tinggal operasionalnya kan nggak di kita. Kita juga susah komentarin dapur orang lain. Kewenangan sekolah agama kan kewenangan di mereka (Kemenag)," jelasnya pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Ketika dipertegas, apakah artinya Pemkot Depok memiliki lahan untuk membangun madrasah negeri? Fadly tak bisa menjamin.

"Kalau bicara itu (kesiapan lahan) nggak juga. Cuma kita kan ga usah bicara muluk-muluk dah, satu aja dulu tuh di bekas eks SD yang Sonokeling, Baktijaya, karena saya sudah nahan dulu itu supaya tidak dipakai untuk SMAN 15," ujarnya.

Nah ironisnya pula, keberadaan SMAN 15 pun sangat dibutuhkan oleh mereka yang tak diterima di sekolah negeri favorit.

"Kan banyak kita diminta, udah pak dari pada nganggur nih anak di SMAN 15 aja. Ya masuklah kesana. Ya kan SMAN 15 itu sekolah penyelamat umat, yang nggak diterima PPDB ya akhirnya masuk 15," ujarnya.