Pernyataan Ahok Soal IKN Kembali Bikin Geger, Begini Kisah Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Siap –Lagi, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan soal Ibu Kota Nusantara atau IKN yang harusnya di Kalimantan Tengah, bukan di Kalimantan Timur.

Dalam sebuah acara dialog, Ahok menyebut bahwa seharusnya pemindahan Ibukota Indonesia dilakukan ke Kalimantan Tengah (Kalteng)  bukan malah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut bermula ketika seorang perempuan lanjut berusia 82 tahun yang menyatakan mendukung Prabowo-Gibran karena kelak keduanya akan melanjutkan cita-cita Jokowi mengenai kepindahan ibukota ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam dialog itu juga muncul dimana disebutkan bahwa Jokowi memindahkan ibukota ke Kaltim karena mewujudkan cita-cita Soekarno. 

Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan bahwa sebenarnya ibu kota itu seharusnya pindah ke Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan Kaltim seperti cita-cita Soekarno.

"Aduh ibu, pindah ibu kota, Soekarno maunya ke Kalimantan Tengah, bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah ke Kalimantan Timur. Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak. 2juta 3 juta per meter," jawab Ahok dalam dialog tersebut.

Kemudian Ahok menyinggung soal tanah-tanah yang nantinya bakal digarap program IKN.

Ahok mempertanyakan tanah yang mau dibangun itu dibayar oleh siapa.

"Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang.-orang itu siapa? Geng geng samua,"kata Ahok.

Nah terlepas dari itu semua, benarkah presiden Soekarno dahulu memiliki cita-cita memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Tengah sesuai dengan apa yang disampaikan Ahok? Mari Kita Cek Fakta nya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari beragam sumber sejarah, pada 17 Juli 1957, Presiden Soekarno melakukan peletakan batu pertama pembangunan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Maka, kala itu dibangunlah sebuah tugu setinggi kurang lebih lima meter dengan maskot sebuah guci.

Tugu itu dinamai Dewan Nasional, berlokasi di Museum Bahagai, jalan Tjilik Riwut Km 2 Palangkaraya. 

Bahkan, Tugu tersebut sampai kini menjadi bukti sejarah bahwa Soekarno memiliki gagasan awal membangun ibukota negara Indonesia di kota tersebut.

Tugu tersebut diresmikan oleh Roeslan Abdulgani pada 1958. Posisi tugu tersebut, sejak awal merupakan sebagai penanda lokasi calon ibukota negara Indonesia di masa depan. 

Namun, kisah Soekarno menjadikan tugu tersebut sebagai posisi ibukota Indonesia di masa depan dibantah oleh sejarawan JJ Rizal.

Ia membenarkan jika Soekarno pernah menyambangi kota tersebut untuk menjadikannya sebagai ibukota, tetapi hal itu dibatalkan karena dinilai tidak tepat juga.

Soekarno memang memiliki rencana untuk membagi beban Jakarta sebagai ibukota. Ia ingin membagi wajah muka nasionalisme tidak hanya di Jakarta. 

Palangkaraya merupakan salah satu contoh wajah muka yang dapat menyokong Jakarta sebagai ibukota.

Pada akhirnya Soekarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai ibukota.

Sebab tak ada kota lain yang memiliki identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah pertumbuhan nasionalisme di Indonesia.

Jakarta adalah ibukota politik, tak tergantikan. 

Buktinya adalah Jakarta memiliki bangunan-bangunan simbolik sepeti Monumen Nasional (Monas), Kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno, serta masjid istiqlal. 

Selama rezim Soekarno sudah muncul ide megapolitan. Soekarno mengeluarkan peraturan presiden mengenai megapolitan.

Sayangnya Soekarno efektif memimpin Indonesia hanya dari tahun 1959 sampai 1965, sehingga ide tersebut belum terwujud.

Konsep megapolitan Soekarno menjangkau Purwakarta sampai Jawa Barat.

Soekarno menggambarkan di sekeliling Jakarta ada hutan, kebun, dan pertanian.

Orientasi tata ruang dengan porsi 70 persen untuk ruang hijau dan ruang biru, kemudian 30 persen sisanya untuk ruang abu-abu seperti aspal, beton, dan bangunan.

Nah, disisi lain, keputusan pemindahan Ibukota ke Kaltim pastinya memiliki proses pembahasan tersendiri dan itu menjadi sejarah.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago mengungkap bahwa pemindahan ibukota Jakarta ke Palangkara untuk situasi saat ini sudah tidak pas.

Ia mengungkap bahwa daya dukung ekosistemnya sudah tidak bisa dioleh karena itu keputusan pemindahan ibukota ke Kaltim sudah melalui kajian mendalam. 

Tujuan pemindahan ibukota ke Kaltim salah satunya ialah memastikan kesinambungan ekonomi yang selama ini sudah terlanjut bertumpu di Pulau Jawa.

Selain itu, Kaltim dinilai relatif aman dari ancaman bencana alam gempa dan letusan gunung berapi.

Kemudian, luas lahan besar hampir 30 persen luas daratan nasional dan berpenduduk relatif sedikit memudahkan pengembangan infrastruktur lanjutan.