Polemik Politik Uang 44% Masyarakat Nilai Wajar, Tapi Hanya 11% Terpengaruh

Siap –Survei terbaru oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa 44 persen masyarakat Indonesia menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. 

Dalam survei yang dilakukan pada November 2023, sekitar 90 juta pemilih dari total daftar pemilih tetap (DPT) 204,8 juta menyatakan bahwa politik uang dapat diterima.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengungkapkan hasil survei tersebut dalam diskusi “Potensi Politik Uang di Pemilu 2024” di SMRC TV. 

Meskipun banyak yang menganggap wajar, 56 persen responden menyatakan bahwa politik uang tidak bisa diterima.

Menariknya, dari 44 persen yang menganggap politik uang wajar, hanya 26 persen yang kemungkinan besar terpengaruh.

 Saiful menjelaskan bahwa hanya sekitar 11 persen dari total pemilih yang akan memilih karena diberi uang.

Dalam konteks ini, Saiful mencatat bahwa melacak 11 persen tersebut bukan tugas yang mudah, membuat politik uang menjadi tidak efektif dan efisien.

 Meskipun 44 persen toleran terhadap politik uang, kebanyakan dari mereka mengambil uang tanpa memastikan akan memilih berdasarkan pemberian uang.

Lebih lanjut, Saiful menyoroti variabilitas tingkat kerentanan pengaruh politik uang berdasarkan wilayah, pendidikan, dan pendapatan.

 Orang yang tinggal di pedesaan, berpendidikan rendah, dan berpendapatan rendah cenderung lebih rentan terpengaruh oleh politik uang.

Dengan temuan ini, Saiful menyarankan lembaga pemantau pemilu, seperti Bawaslu, untuk lebih fokus pada kelompok-kelompok ini guna mencegah praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi. 

"Jagai orang desa, yang berpendidikan rendah, dan berpendapatan kecil, supaya mereka tidak menjadi korban politik uang," imbuhnya.