Peningkatan Transaksi Mencurigakan Selama Kampanye 2024 Ganjar Pranowo Minta PPATK Segera Bertindak

Siap –Capres nomor urut 3 dari PDIP, Ganjar Pranowo, menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. 

Ganjar menegaskan bahwa jika dana tersebut terindikasi pelanggaran pidana, penindakan oleh aparat hukum harus segera dilakukan sesuai aturan kampanye dan mekanisme pengusutan yang telah ada.

"Oh, silakan kalau itu ada indikasi pelanggaran sebenarnya bisa dilakukan tindakan. Semua sudah tahu kok ketentuannya," pungkas Ganjar di Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (18/12/2023).

PPATK, sebagai lembaga yang berwenang, diimbau untuk merealisasikan usutan terhadap kasus ini. Ganjar menjelaskan bahwa untuk mengusut transaksi yang mencurigakan, fokus harus diberikan pada sumber keluarnya uang. 

Aturan yang berlaku menyatakan bahwa transaksi untuk kebutuhan kampanye sah-sah saja asalkan sumber dan peruntukannya sesuai ketentuan.

"Kalau (transaksi janggalnya) miliaran di tempat parpol, tinggal (lihat) sumbernya saja. Kalau sumbernya halal, boleh. Kalau sumbernya haram, ya pasti tracing-nya lebih gampang," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa laporan terkait transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum 2024 mengalami peningkatan lebih dari 100 persen pada semester II 2023.

Menariknya, beberapa kegiatan kampanye dilaporkan dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). 

KPU RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Masa kampanye pemilu berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.