Dulu Dihujat Kini Sepakat, Laporan Terhadap Rocky Gerung Dicabut, Ada Apa dengan PDIP?

Siap –Setelah sempat dihujat hingga dilaporkan lantaran menyebut kata "bajingan tolol" dianggap menghina Presiden Joko Widodo, Rocky Gerung dilaporkan ke polisi dengan tuduhan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Kekinian, sejumlah pelapor dikabarkan telah mencabut laporan tersebut.

Terkait hal tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan membenarkan adanya pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung soal kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian berdasarkan SARA kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada 26 LP (laporan polisi) dan ada beberapa LP yang dicabut," ujar Ramadhan kepada awak media seperti dikutip Kamis 30 November 2023.

Namun demikian, Ramdhan tidak menyebutkan secara detail siapa saja pelapor yang sudah mencabut laporannya, termasuk apakah ada PDIP atau tidak yang turut mencabut laporan.

Meskipun beberapa laporan terhadap Rocky Gerung telah dicabut, kata Ramadhan, pihaknya akan tetap akan memproses kasus yang telah berproses.

"Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik karena ini bukan delik aduan," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung yang dilayangkan di Bareskrim Polri.

Perwakilan BBHAR Johannes Oberlin L. Tobing mengatakan bahwa pihaknya sudah menandatangani surat permohonan pencabutan laporan polisi dan tinggal menyerahkannya kepada penyidik.

“Saya pikir lama-lama saya coba merenung, berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, ya saya pikir yang diomongin Rocky Gerung ini benar juga," katanya.

"Oleh karena itu saya pikir tidak perlu juga memperkarakan Rocky Gerung ini, dengan segala alasan ya sudah, saya putuskan mencabut laporan itu,” ujar Johannes, Rabu 29 November 2023.

Lebih lanjut Johanes Mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika pencabutan laporan tersebut dinilai sebagai langkah politis yang dilakukannya setelah PDIP pecah kongsi.

“Ya semuanya akan dikait-kaitkan ini kan lagi tahun politik, oh dicabut, oh karena udah pecah kongsi, nah itu haknya orang mau bicaralah,” tandasnya.