Kisruh Program Cegah Stunting di Depok Berlanjut, Kini Harga Toples yang Jadi Sorotan

Siap – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok telah memanggil pihak Dinas Kesehatan (Dinkes), dan vendor terkait kisruhnya pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, untuk cegah stunting.

Dalam klarifikasi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Depok ini, terungkap sederet fakta yang cukup mencengangkan terkait program tersebut.

Salah satunya, selain kontroversi menu PMT lokal, anggota dewan juga menyorot soal pengadaan toples dan stiker bergambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

Belakangan diketahui, rupanya ada ketidak cocokan harga toples sebagai wadah menu cegah stunting program Dinkes Depok.

Pihak wira usaha baru atau WUB, selaku penyedia PMT lokal itu ada yang mengaku beli toples senilai Rp 21 ribu, namun ada pula yang mengatakan Rp 10 ribu.

Tiap WUB, sedikitnya membutuhkan tiga toples untuk satu balita atau anak penerima paket PMT ini.

Toples itu tidak digunakan untuk sekali pakai, melainkan sebagai wadah isi ulang ketika diberikan menu selanjutnya.

Adapun program Dinkes Depok itu nilainya mencapai lebih dari Rp 4,9 miliar dari total anggaran pusat yang besarannya sekira Rp 6,6 miliar.

Nah, tiap paket PMT lokal itu senilai Rp 18 ribu per orang. Dengan catatan, ada sekira 9.982 anak atau balita yang mendapatkan program tersebut se-Kota Depok selama 28 hari.

Lantas cukupkah nilai Rp 18 ribu per paket, dengan biaya toples?

Salah satu WUB Sawangan, Kamal mengatakan, nilai tersebut cukup, dan bahkan pihaknya mengklaim bisa mendapat untung, walau hanya sekira 20 persen dari anggaran yang terserap.

"Kalau dari standar gizi yang dikasih Dinkes ya masih ada untung dari 18.000 itu," katanya saat ditemui di ruang paripurna DPRD Depok pada Jumat, 17 November 2023.

Kemudian, soal harga toples, menurut Kamal untuk satu anak penerima PMT, pihaknya harus menyediakan tiga toples. Angka itu dikalikan sekira 200 anak.

"Saya belinya satu Rp 10 ribu, itu sudah sama stiker (wali dan wakil wali kota)."

Toples itu tidak diberikan ke penerima PMT, melainkan akan dipakai untuk isi ulang kemasan, setiap adanya pengiriman makanan.

Berbeda dengan WUB asal Beji, Izah. Ia mengaku, awalnya hendak beli di toko online senilai Rp 21 ribu per toples.

"Tapi ternyata setelah ada yang bilang bisa lebih murah akhirnya kita ganti ke harga yang terjangkau," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawaty mengatakan, pihaknya sengaja menyarankan para WUB agar menyediakan toples sebagai wadah TMP lokal, khusus kudapan atau cemilan.

Alasannya, untuk mengurangi dampak sampah yang ditimbulkan dari program tersebut. Sebab, dalam sehari saja ada 9.982 anak yang mendapatkan makanan tambahan pencegah stunting.

"Ini kan kegiatan serentak di Kota Depok, nah agar tidak ada sampah akhirnya kita pakai toples. Karena kami berpikir kalau tempat yang langsung buang itu menambah sampah. Sehingga kita menyampaikan penyedia makanan untuk menggunakan toples," jelasnya.

Kemudian, soal kegaduhan lain, yakni adanya stiker bergambar wajah wali kota dan wakilnya dalam tiap kemasan toples, Mary mengaku itu akan menjadi bahan evaluasi.

"Tadinya kita berpikir bahwa itu tanda, bahwa ini adalah kegiatan Pemerintah Kota Depok makanya kita memberikan stiker. Kita tidak sampai berpikir bahwa gambar itu bisa jadi masalah," tuturnya.

Evaluasi tersebut untuk menindaklanjuti protes anggota DPRD Depok lantaran saat ini sedang masuk tahun politik, dan anggaran yang diberikan pun berasal dari pemerintah pusat.