Skandal PDIP! Rocky Gerung Bongkar Kebohongan Tersembunyi: Pragmatis dan Memalukan

Siap –Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memutuskan untuk mempertahankan kadernya di dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun jalan politik mereka telah berbeda. 

Keputusan ini menuai kritikan keras dari beberapa kalangan elite politik, termasuk pengamat politik terkemuka, Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengungkapkan pandangannya tentang keputusan PDIP ini sebagai "ajaib" karena PDIP sebelumnya menganggap Gibran, anak Presiden Jokowi, telah pamit dari partai tersebut dan bukan lagi anggotanya. 

"Kan nggak ada gunanya sebetulnya kan? jadi kita melihat betapa pragmatisnya PDIP pada 9 bulan ke depan, jabatan menteri itu jadi cash call partai, kan ajaib," sambungnya menuturukan seperti yang dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung, Senin 6 Oktober 2023.

Menurutnya, jika Jokowi sendiri telah meminta Gibran untuk pamit, maka Jokowi juga tidak lagi menjadi anggota PDIP.

Rocky Gerung juga menyoroti pragmatisme PDIP dalam menjaga jabatan menteri sebagai alat politik partai, yang menurutnya cukup membingungkan.

Menurutnya, tindakan ini memalukan dan seharusnya PDIP mengambil sikap yang lebih etis dengan mengakui bahwa Gibran bukan lagi anggota partai.

Terkait pernyataan Rocky Gerung, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya tidak akan menarik menteri dari kabinet Presiden Jokowi setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.

 Menurutnya, ini adalah bagian dari menjaga komitmen partai sejak awal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, juga menyoroti pentingnya kedewasaan politik dalam menjaga stabilitas ekonomi, harga pangan, dan stabilitas politik menjelang pemilu.

Dia menyatakan bahwa tugas kabinet adalah mencapai target kinerja dengan baik.

Meskipun PDIP telah mengalami perubahan dengan Gibran menjadi calon wakil presiden dalam koalisi lain, partai tersebut tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas pertimbangan politik semata. 

Menurut Hasto Kristiyanto, menteri PDIP akan tetap menjalankan tugas mereka untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan hanya sebagai alat manuver politik.